Menperin Agus Gumiwang Wajibkan 60 Persen Produksi Gas Bumi untuk Domestik demi Dukung Industri dan Kelistrikan

Editor Menperin Agus Gumiwang./visi.news./kementrian
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan langkah signifikan dalam pengelolaan gas bumi nasional dengan menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini akan mewajibkan 60 persen produksi gas bumi untuk kebutuhan domestik, mencakup sektor industri dan kelistrikan.

“RPP ini akan mengatur pengelolaan gas bumi untuk kepentingan industri dan energi, sehingga memastikan pasokan yang cukup bagi kedua sektor tersebut,” ujar Agus dalam acara peluncuran Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Meningkatkan Pasokan Gas untuk Industri

Agus menjelaskan bahwa saat ini penggunaan gas bumi untuk industri hanya sekitar 40 persen dari total produksi. Angka ini dipandang masih rendah karena belum ada regulasi yang mengatur secara ketat. Dengan adanya RPP baru ini, diharapkan penggunaan gas bumi untuk industri manufaktur akan meningkat signifikan, mencapai dua kali lipat pada tahun 2030.

“Proyeksi kebutuhan gas bumi untuk industri manufaktur pada 2024 adalah sekitar 2,9 MMSCFD, dan akan meningkat dua kali lipat pada 2030. Oleh karena itu, perlu dipastikan pasokan gas bumi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” jelas Agus.

Regulasi Harga Gas yang Transparan

Selain mengatur alokasi gas bumi, RPP ini juga akan menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang akan dicantumkan dalam peraturan pemerintah. Agus menegaskan bahwa penetapan harga gas ini akan dilakukan secara detail, mulai dari hulu hingga hilir, guna mendukung ketersediaan gas untuk industri dan kelistrikan nasional.

“Penetapan harga gas bumi akan diatur secara rinci dalam RPP tersebut, sehingga regulasi untuk mendukung ketersediaan gas bagi industri dan kelistrikan dapat terlaksana dengan baik,” tambahnya.

Baca Juga :  6 Fakta Terbaru Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

Tantangan dalam Implementasi HGBT

Menperin Agus juga mengungkapkan tantangan besar dalam memperpanjang kebijakan HGBT dengan patokan harga USD 6 per MMBTU untuk tujuh sektor industri. Meski menghadapi banyak hambatan, Agus optimistis kebijakan ini akan tetap berlanjut dan bahkan diperluas ke sektor industri lainnya.

“HGBT ini merupakan perjuangan yang sangat berat, dengan banyak pihak yang mencoba menghadangnya. Namun, dalam rapat terbatas kemarin, Presiden Jokowi telah menyetujui perpanjangan program HGBT dan mengkaji penambahan sektor industri lain yang berhak mendapatkan harga gas murah,” jelas Agus.

Langkah Menuju Kemandirian Energi

Kebijakan DMO gas bumi ini diharapkan dapat menjadi game changer dalam pengelolaan energi nasional, memastikan pasokan yang cukup dan harga yang kompetitif bagi sektor industri dan kelistrikan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian energi dan mendorong pertumbuhan industri nasional.

“Dengan adanya RPP ini, kita berharap dapat meningkatkan kemandirian energi nasional serta mendukung pertumbuhan industri manufaktur dan kelistrikan di Indonesia,” pungkas Agus.

Implementasi kebijakan DMO gas bumi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan bagi kebutuhan domestik, sekaligus mendukung daya saing industri nasional di pasar global.

@shintadewip

Shinta Dewi P

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pekerja J&T Ekspress Gelar Unjuk Rasa Tuntut Hentikan Pemotongan Upah dan PHK Sepihak di Jakarta Utara

Rab Jul 10 , 2024
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Ratusan pekerja J&T Ekspress menggelar unjuk rasa di depan kantor PT Global Bintang Timur di Pluit, Jakarta Utara, Selasa (9/7/2024). Mereka menuntut penghentian pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang dinilai tidak adil. Aksi ini dimulai sejak pagi hari, dengan para pekerja […]