VISI.NEWS | JAKARTA – Pada (30/5/2024), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui bahwa bursa karbon saat ini masih minim transaksi meski sudah meluncur sejak September 2023. Kemenkeu pun mengungkapkan alasan bursa karbon sepi peminat.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF, Boby Wahyu Hernawan, mengungkapkan bahwa minimnya transaksi yang terjadi sepanjang delapan bulan ini sejalan dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan perubahan iklim. “Kenapa masih juga agak tipis frekuensi transaksi? Kembali kepada supply dan demand, bagaimana para pihak itu aware tentang bahwa ada nilai ekonomi karbon yang dapat di monetisasi, bisa diperdagangkan,” ujarnya dalam Media Gathering Kemenkeu, Rabu (29/5/2024).
Secara umum, Boby kembali menekankan bahwa potensi sumber pengurangan karbon di Indonesia luar biasa melimpah. Pasalnya, potensi bursa karbon Indonesia mencapai lebih dari Rp3.000 triliun. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan bursa karbon sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim.
Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait nilai ekonomi karbon. Diperlukan edukasi dan sosialisasi yang masif untuk membangun pemahaman bahwa karbon memiliki nilai ekonomi yang bisa dimonetisasi dan diperdagangkan.
Dengan demikian, diharapkan bursa karbon di Indonesia bisa lebih ramai transaksi dan berkontribusi secara signifikan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim di tingkat global.
@rizalkoswara
