VISI.NEWS — Masalah menerapkan nama atau brand bagi 3 (tiga) RSUD di Kabupaten Bandung ternyata menuai kontroversi bagi sebagian tokoh masyarakat, yang menginginkan segera dilakukan pembenahan serta merevisi nama-nama tersebut.
Salah seorang Tokoh Politik dari Partai Demokrat, H. Endang, mengusulkan beberapa nama, diantara R. H. Wiranata Kusumah, Bupati Bandung pertama, Endang Witarsa, tokoh pesepak bola nasional, dan dr. Mas Haji Abdul Patah, yang merupakan pendiri RS Hasan Sadikin serta Fakultas Kedokteran Unpad.
Menurutnya, nama-nama tokoh tersebut patut diperhitungkan dan layak untuk dijadikan bagian dari nama-nama RSUD itu. “Selain merupakan tokoh terkemuka, juga mereka bertiga sudah berkontribusi bagus bagi Kabupaten Bandung,” katanya melalui telepon, Sabtu (26/12/2020).
Endang menambahkan, dengan mempergunakan nama-nama tokoh yang sudah ada di daerah lain, bisa mengakibatkan masyarakat tersesat karena adanya persamaan nama. Dan itu hak itu tidak boleh terjadi karena bisa menghambat pelayanan.
Demikian juga dengan seorang Tokoh Pemuda Soreang, Pitra Lingga Muslim, menilai kalau pemberian nama bagi RSUD itu berkesan terburu-buru. Meskipun pada dasarnya pemberian nama itu sudah melalui penyeleksian dan dinilai juri.
“Jadi kalau belum ada yang cocok dengan nama untuk RSUD itu, alangkah bagusnya kalau dikembalikan lagi seperti sediakala dan disesuaikan dengan lokasi keberadaannya. Dan jangan berkesan dipaksakan,” ujar Pitra.
Untuk RSUD Oto Iskandar Dinata kembali menjadi RSUD Soreang karena tata letaknya di Ibukota Kab. Bandung dan ada di Kecamatan Soreang, lanjut dia. Sementara RSUD Laswi karena ada di Majalaya, kembali menjadi RSUD Majalaya. Terakhir RSUD Dewi Sartika kembali menjadi RSUD Cicalengka.
Dengan demikian, imbuh dia, masyarakat bisa tepat dengan tujuan. Tidak lagi akan tersesat dengan tujuannya. Kalaupun ada pengajuan nama, itu hanya sebagai alternatif dalam bentuk penghargaan terhadap putera daerah yang jelasnya telah membantu mengharumkan nama daerah melalui prestasinya. Tapi nama-nama itu perlu juga diperhitungkan terutama berkaitan dengan jasa-jasanya.
“Namun perlu juga diketahui, akurasi nama dan keberadaan bangunan bisa memudahkan akses bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Dan itu sudah menjadi bagian dari pemerintah sebagai bentuk pelayanan publik,” pungkas dia. @qia.
