VISI.NEWS – Partai NasDem tengah mempersiapkan penyerahan formulir B1 KWK sebagai syarat resmi pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum Daerah yang akan berkontestasi pada Pilkada serentak 2020 di Jawa Barat. Terdapat lima bakal pasangan calon di lima daerah di Jawa Barat yang diusung Partai NasDem.
Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa mengatakan, sesuai rencana formulir B1 KWK dari Partai NasDem akan diserahkan kepada setiap bakal pasangan calon pada 21 Agustus 2020.
“Bahkan bukan lagi hanya rekomendasi, tapi NasDem sudah mengeluarkan B1 KWK yang merupakan formulir resmi sebagai syarat daftar ke KPU. Kita sudah selesaikan dan pada tanggal 21 (Agustus) rencana akan kita serahkan kepada seluruh pasangan calon yang diusung Partai NasDem,” kata Saan saat bersafari politik di Dapil 5 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (8/8), dilansir Media Indonesia.com.
Sesuai tahapan Pilkada, bulan depan akan memasuki pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU. Saan menjelaskan lima bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung Partai NasDem pada Pilkada serentak 2020 terdiri dari Herman Suherman-Tb Mulyana Syahrudin di Kabupaten Cianjur, Marwan Hamami-Iyos Somantri di Kabupaten Sukabumi, Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan di Kabupaten Bandung, Nina Agustin-Lucky Hakim di Kabupaten Indramayu, serta Cellica Nurachadiana-Aep Saepuloh.
Saan optimitis lima bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung Partai NasDem bisa memenangi kontestasi pada 9 Desember 2020 nanti.
“Kita optimistis lima-limanya itu akan menang. Ada satu lagi (bakal pasangan calon) yang kita siapkan di Tasikmalaya,” jelas Saan.
Dia menjelaskan butuh soliditas di internal partai untuk bersama-sama bisa bergerak memenangi pasangan calon yang diusung. Karena itu Saan menegaskan seandainya nanti diketahui terdapat kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, harus menerima konsekuensi.
“Kita akan ajak mereka bicara baik-baik. Kalau sudah diajak bicara masih belum juga, kita akan lakukan teguran, peringatan, dan kalau masih enggak (patsun), kita serahkan ke DPP dengan segala pertimbangan yang ada,” ujar Saan. @fen
