VISI.NEWS | BANDUNG — Pemilu Bangladesh yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari bukan hanya menjadi penentu arah politik dalam negeri, tetapi juga berpotensi menggeser keseimbangan geopolitik di Asia Selatan. Di tengah memburuknya hubungan Dhaka dengan New Delhi setelah tumbangnya pemerintahan Sheikh Hasina pada 2024, China bergerak cepat memperdalam pengaruh ekonomi dan diplomatiknya di negara tersebut.
Kepergian Hasina, yang selama 15 tahun memimpin dengan kedekatan erat dengan India, membuka ruang baru bagi Beijing. Partai Liga Awami yang dipimpinnya kini dilarang, sementara Hasina berada dalam pengasingan di New Delhi. Dua kekuatan politik utama yang bersaing dalam pemilu kali ini secara historis memiliki hubungan yang jauh lebih dingin dengan India.
Dalam beberapa bulan terakhir, China meningkatkan investasi serta pendekatan diplomatiknya. Salah satu langkah paling menonjol adalah kesepakatan pertahanan untuk membangun pabrik drone di dekat perbatasan Bangladesh–India. Duta Besar China untuk Bangladesh, Yao Wen, juga aktif bertemu politisi, pejabat, dan jurnalis di Dhaka guna membahas proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar serta kerja sama lainnya.
Sentimen anti-India menguat di sebagian kalangan politik Bangladesh.
Humaiun Kobir, penasihat urusan luar negeri bagi kandidat perdana menteri terkemuka dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, mengatakan, “Masyarakat Bangladesh melihat India terlibat dalam kejahatan Sheikh Hasina.”
Ia menambahkan, “Rakyat tidak akan menerima hubungan atau kerja sama bisnis dengan negara yang melindungi seorang teroris dan membiarkannya mengacaukan negara kami.”
Meski begitu, Rahman sendiri mengambil nada yang lebih diplomatis.
Dalam wawancara sebelumnya, ia menegaskan, “Kami akan berusaha menjalin persahabatan dengan semua negara, tetapi tentu dengan tetap melindungi kepentingan rakyat dan negara kami.”
Ketegangan Dhaka–New Delhi bahkan merembet ke dunia olahraga, khususnya kriket yang sangat populer di kedua negara. Seorang bowler terkenal Bangladesh dikeluarkan dari tim Liga Premier India (IPL) setelah tekanan dari kelompok Hindu menyusul serangan terhadap minoritas Hindu di Bangladesh. Dhaka kemudian melarang siaran IPL dan sempat meminta pertandingan Piala Dunia Kriket dipindahkan dari India, meski akhirnya tersingkir dari turnamen setelah permintaannya ditolak Dewan Kriket Internasional.
Pemerintah sementara Bangladesh juga berulang kali meminta India mengekstradisi Hasina, terutama setelah pengadilan Dhaka menjatuhkan hukuman mati kepadanya atas perintah penindakan mematikan terhadap demonstrasi. Laporan PBB memperkirakan hingga 1.400 orang tewas dan ribuan lainnya terluka, meski Hasina membantah memerintahkan pembunuhan.
Di tengah ketegangan ini, para analis melihat China memanfaatkan momentum.
Constantino Xavier dari lembaga pemikir Centre for Social and Economic Progress di New Delhi mengatakan, “China secara bertahap membangun pengaruhnya, baik secara terbuka maupun di balik layar, dengan memanfaatkan krisis hubungan India–Bangladesh.”
Ia menambahkan bahwa China juga diuntungkan oleh menurunnya keterlibatan Amerika Serikat dan kebijakan tarif era Trump, sehingga tampil sebagai mitra ekonomi yang lebih stabil dan dapat diprediksi.
Thomas Kean dari International Crisis Group menilai arah kebijakan luar negeri Bangladesh akan sangat dipengaruhi dinamika hubungan dengan India.
Ia mengatakan, “Jika Dhaka dan New Delhi gagal memperbaiki hubungan, maka akan semakin besar dorongan bagi pemerintahan Bangladesh berikutnya untuk melaju penuh mempererat kerja sama dengan Beijing.”
Namun, para pakar menekankan bahwa penguatan hubungan dengan China tidak berarti Bangladesh akan memutus hubungan dengan India.
Lailufar Yasmin dari Universitas Dhaka menuturkan, “Bangladesh membutuhkan China dan India, dan ini harus dilihat secara pragmatis.”
Ia menambahkan, “Walau hubungan dengan China bisa membaik, partai mana pun yang berkuasa tidak akan cukup ceroboh untuk mengabaikan India.”
Secara geografis, Bangladesh dikelilingi India di tiga sisi dan bergantung pada negara tetangganya itu untuk perdagangan, transit, serta kerja sama keamanan. Di sisi lain, New Delhi membutuhkan hubungan stabil dengan Dhaka untuk menjaga keamanan perbatasan daratnya. Data pemerintah menunjukkan perdagangan bilateral tetap stabil di kisaran 13,5 miliar dolar AS per tahun, meskipun hubungan politik memburuk.
Di dalam negeri, isu kedaulatan dan pengaruh asing menjadi tema kampanye yang kuat.
Dalam sebuah rapat umum, Tarique Rahman menegaskan, “Bukan Delhi, bukan Rawalpindi, Bangladesh di atas segalanya.”
Nada serupa datang dari generasi muda.
Nahid Islam, pemimpin Partai Warga Nasional yang didukung Gen Z, mengatakan, “Ini bukan sekadar retorika pemilu. Dominasi New Delhi sangat dirasakan oleh anak muda, dan itu menjadi salah satu isu utama dalam pemilu.”
Dengan latar belakang ini, pemilu Bangladesh bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan juga momen penting yang dapat menggeser arah poros geopolitik negara tersebut — di antara dua raksasa Asia yang sama-sama memiliki kepentingan besar di Dhaka. @kanaya
