Permudah Pelayanan, DPMPTSP Gunakan Aplikasi Online

Editor Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Supardian./visi.news/yusup supriatna
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik dengan pemanfaatan IT milik Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung sangat memuaskan. Nilai kepuasan secara real time yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelayanan publiknya diatas 80.

Transformasi pelayanan publik dari manual ke digital tersebut ternyata telah dirintis sejak tahun 2017. Pelayanan publik secara online milik DPMPTSP tersebut perdana beroperasi di tahun 2018 dengan kehadiran aplikasi Samirindu (sabilulungan sistem informasi perizinan terpadu).

Dari data dan informasi yang dihimpun, aplikasi Samirindu ini merupakan aplikasi yang dinilai cukup upgradable. Dimana aplikasi ini di dalamnya kaya akan konten terkait kebutuhan dunia usaha. Masyarakat pun bisa mengkases aplikasi tersebut dengan cukup mudah, kapanpun dan dimanapun.

Lalu lintas kunjungan masyarakat menuju aplikasi Samirindu ke website resmi DPMPTSP Kabupatn Bandung sangat banyak. Terlebih di dalam aplikasi Samirindu, selain terdapat konten Online Single Submission (OSS) juga terdapat konten idola para masyarakat yang berkeingin membuat usaha baru. Konten tersebut bernama Siloncer (sistem layanan online cetak sendiri).

Hal tersebut disampaikan Supardian selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung. Kata Dian, Layanan online cetak sendiri, (Siloncer), dapat memudahkan pemohon melakukan proses perizinan secara online, tanpa harus dilakukan secara kontak fisik.

Kata dia, aplikasi milik DPMTSP tersebut cukup juga dinilai efektif, terlebih di masa pandemi Covid-19.

“Caranya juga sangat mudah. Tinggal upload persyaratan, nanti akan diverifikasi oleh kami. Jika terverifikasi maka akan ditandatangani secara digital oleh kepala dinas. Jika sudah, akan ada notifikasi ke email pemohon. Pemohon lalu diminta untuk mengisi survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),” jelas Supardian saat diwawancara diruang kerjanya di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/10/2020), siang.

Baca Juga :  Update Corona 16 September: 228.993 Positif, 164.101 Sembuh

Dian sapaan akrabnya menjelaskan setelah mengisi survei IKM, lanjut Dian, pemohon nantinya bisa mendownload izin tersebut dengan cara menscan QR Code lalu bisa langsung diprintout sebagai bukti salinan. Valid atau tidaknya izin tersebut bahkan bisa dilakukan pengecekan.

Kata Dian, mengenai nilai survei kepuasan masyarakat (SKM), masyarakat pun bisa mengaksesnya secara real time berdasarkan periode. SKM ini dibuat secara transparan hasil penilaian dari masyarakat yang sudah memanfaatkan aplikasi tersebut.

Dimana sambung Dian, nilai SKM yang diberikan masyarakat terhadap kemudahan layanan DPMPTSP diatas 80. Dengan nilai itu maka oleh sistem, mutu pelayanannya terbaca sangat baik.

“Masyarakat atau pemohon bahkan bisa melakukan pengecekan progress perizinan yang sedang ditempuh. Karena di aplikasi Samirindu, ini ada tracking sistemnya. Semua transparan karena sistem yang mengatur,” tuturnya.

Menurutnya, pemohon yang mengajukan perizinan dipastikan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Masalah biaya sendiri menjadi parameter yang mendapat penialaian cukup besar di SKM dari masyarakat. Sebab, adanya perizinan secara online ini tentu meminimalisir adanya percaloan.

Sementara masalah kecepatan waktu proses lanjut Dian, mendapat nilai kecil di SKM meski masih diatas 80. Artinya sistem tersebut membutuhkan dorongan untuk dikembangkan lebih baik lagi. Ada dua kendala yang menyebabkan masalah kecepatan waktu mendapat nilai kecil. Pertama, pemohon kurang adaptif dengan pengunaan teknologi. Yang kedua, bisnis proses perlu penyederhanaan.

“Karena memang masih banyak masyarakat yang belum akrab dengn teknologi. Nah untuk prosesnya ini masalah banyaknya bentuk izin. Dan setiap izin itu berbeda syaratya sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari kementerian. Dan ini berpengaruh pada SDM. SDM harus menguasai terhadap sejumlah substansi izin,” katanya.

Pendampingan Pemohon

Bagi masyarakat atau pemohon yang tidak akrab dengan teknologi, DPMPTSP sendiri memberikan layanan gratis pendampingan. Pemohon bisa datang ke kantor DPMPTSP untuk memproses permohonan izin secara online. Caranya, para pendamping akan melakukan guidence agar persyaratan yang diajukan pemohon masuk dalam sistem.

Baca Juga :  Phinera Wijaya : Kami akan Panggil Ridwansyah Yusuf untuk Klarifikasi Terkait Video Haris Pratama

“Kami bantu pendampingannya. Semua loket yang ada mulai dari loket customer service, loket perizinan, hingga loket aduan akan digunakan sebagai pendampingan. Nanti jika sudah selesai, pemohon akan diberi pemahaman, agar saat dirumah pemohon bisa melakukan sendiri,” ucapnya.

Lanjut Dian, pemohon pun bisa konsultasi dengan memanfaatkan hotline hingga akun media sosial DPMPTSP Kabupaten Bandung jika mengalami kesulitan. Sambung Dian, layanan konsultasi dari DPMPTSP Kabupaten Bandung sangat responsif. Terlebih, DPMPTSP telah membuat bidang khusus yang menangani advokasi, pengaduan dan peningkatan layanan.

“Untuk layanan ini bisa dicek langsung di aplikasi Samirindu. hotline, akun media sosail, atau nomor WhatsApp telah disediakan. Silahkan manfaatkan,” jelasnya.

Dian menambahkan, dengan berbagai kemudahan dan terobosan layanan publik secara online, DPMPTSP Kabupaten Bandung mendapat juara kedua sebagai DPMPTSP terbaik se-Jawa Barat. Kata Dian, Indikator penilaian juara juga tidak main-main.

Sebab, lanjut Dian, Pemprov Jabar melakukan uji petik di lapangan. Salah satunya melakukan pengecekan nilai SKM secara real time, hingga progres perkembangan layanan dengan teknologi betul-betul mengurangi risiko tatap muka atau fisik yang berpotensi menimbulkan adanya aksi percaloan.

Tren Realisasi Investasi Naik

Kemudahan mendapat izin usaha melalui online berdampak terhadap realisasi investasi di Kabupaten Bandung. Tren realisasi investasi selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Dari data yang dihimpun, pada tahun 2016 realisasi investasi di Kabupaten Bandung berkisar 8,1 triliun. Nilai realisasi investasi kemudian mengalami kenaikan di tahun berikutnya menjadi 10,9 triliun. Hadirnya aplikasi Samirindu di tahun 2018 mendongkrak nilai realisasi investasi hingga 16,9 triliun. Sedangkan di tahun 2019 realisasi investasinya mencapai 23,3 triliun.

“Sebetulnya di tahun 2020 targetnya 30 triliun. Saat ini sudah lebih dari 20 triliun. Artinya memang secara keseluruhan di empat tahun terkhir ini realisasi investasinya selalu naik,” jelasnya.

Baca Juga :  Lampaui Korea dan Rusia, PMI Manufaktur Indonesia Terus Bergeliat Ekspansif

Menurutnya, pandemi Covid-19 memang sedikit memberi dampak pada realisasi investasi. Namun tidak begitu signifikan. Sebab, pada dasarnya proses mendapat perizinan dilakukan secara online. Kendati demikian, industri existing perkembangannya cukup berat akibat pandemi ini.

“Tapi kegiatan usaha lainnya tetap ada permohonan. Karena daya ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya drop. Meski ada dampak tapi tidak signifikan,” tuturnya.

Perubahan layanan publik di bidang perizinan yang mampu mendongkrak realisasi investasi tersebut, tutur Dian, didorong juga dengan seperangkat regulasi yang dikeluarkan presiden untuk kemudahan investasi. Meski demikian, kata dia, bukan berarti abai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Dengan begitu, sambung Dian, DPMPTSP tak pernah memberikan kesulitan bagi pemohon untuk mendapatkan izin jika tahapan normatifnya terpenuhi. Pemohon pun harus berkomitmen memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai regulasi yang ada. Dengan adanya regulasi kemudahan perizinan, tentu DPMPTSP akan memberikan layanan terbaik sesuai SOP.

Jika ada anggapan bahawa membuat izin dipersulit, Dian meluruskan bahwa itu tidak benar. Yang perlu jadi catatan, apakah pemohon memenuhi persyaratan normatifnya atau tidak? Kalau syarat terpenuhi, kata Dian, masa DPMPTSP akan mempersulit. Apalagi sistemnya jelas-jelas telah menggunakan online.

“Ada memang di bidang-bidang khusus yang waktunya untuk mengeluarkan izin jadi lama. Misal di masalah izin limbah. Itu kan perlu ada pengkajian. Dan itu perlu waktu, bukan dipersulit. Karena bisa jadi saat kajiannya tidak memenuhi syarat,” pungkasnya. @yus

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Soto Gratis untuk Pemilik Nama Muhammad

Kam Okt 29 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Kamis (29/10/2020) umat Isam dari berbagai wilayah, khususnya Indonesia memperingati Maulid Nabi Muhammad saw. Untuk memperingati momen ini, sebuah warung soto memberikan kejutan menarik untuk para pelanggannya. Ya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad saw., warung ini memberikan promo menarik bagi-bagi soto gratis bagi pelanggan yang memiliki nama Muhammad. Inilah […]