VISI.NEWS | CIKARANG PUSAT – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan memimpin Focus Group Discussion (FGD) tentang ketentuan pemungutan pajak daerah, yang dihadiri perwakilan perusahaan dari kawasan industri, di Aula KH. Noer Ali, Komplek Pemda, Cikarang Pusat, Kamis (25/7/2024). Dalam sambutannya, Dani Ramdan menekankan pentingnya FGD ini untuk menyamakan persepsi dan merumuskan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dani Ramdan menyampaikan bahwa FGD ini merupakan langkah strategis untuk memberikan informasi terbaru mengenai kebijakan-kebijakan terkait pajak daerah. “Ya, kita akan berkeliling ke tiap kawasan untuk bertemu dengan tenant-tenant. Agenda ini, tujuannya yakni memberikan informasi terbaru kebijakan-kebijakan terkait pajak daerah, untuk kepentingan bersama. Dari perusahaan juga mungkin membutuhkan kejelasan-kejelasan, agar tidak kurang dalam membayar dan tidak lebih, jadi kami saling menjaga,” ujarnya.
Salah satu pajak yang saat ini masih menjadi primadona yakni Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dani menjelaskan bahwa PBB memiliki proporsi terbesar, terutama di pajak perkotaan seperti kawasan industri. Hal ini menjadi perhatian utama dalam pembahasan untuk memastikan kontribusi maksimal dari sektor ini.
Tidak hanya fokus pada PBB, Pemkab Bekasi juga terus menggali potensi sumber-sumber PAD lainnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pajak catering. Dani berharap agar pajak catering dapat dioptimalkan bagi setiap perusahaan di kawasan industri. “Kita bisa menjadikan PBB menjadi primadona karena nilai pajak tanah dan bangunan industri. Di luar itu, potensi pajak catering juga yang perlu kita gali lebih jauh,” katanya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, menambahkan bahwa pajak catering menjadi salah satu sumber PAD yang akan terus dioptimalkan. Menurutnya, banyaknya jumlah perusahaan di kawasan industri merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan secara maksimal.
“Banyaknya jumlah perusahaan di kawasan industri ini merupakan potensi. Namun katering berdasarkan data wajib pajak, baru seperempat yang berhasil dioptimalkan,” kata Ani Gustini. Dengan demikian, FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan pemungutan pajak daerah secara efektif dan efisien.
Dalam penutupan acara, Dani Ramdan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan di kawasan industri untuk mencapai target PAD yang lebih tinggi. “Kita perlu terus bersinergi dan berkomunikasi untuk memastikan kebijakan pajak daerah ini dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” tutupnya.
@rizalkoswara
