Search
Close this search box.

PP Muhammadiyah Siap Kelola Tambang Pemerintah: Janji Akuntabilitas dan Keberlanjutan Lingkungan

Bagikan :

VISI.NEWS | JAKARTA – PP Muhammadiyah secara resmi menyatakan kesiapannya untuk mengelola tambang yang diberikan oleh pemerintah. Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, menyatakan harapannya agar Muhammadiyah dengan sikap kehati-hatiannya yang didukung oleh profesionalitas mampu membawa manfaat yang besar.

“Sejak awal di Komisi VII DPR RI, saya selalu menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola izin tambang dari pemerintah. Prinsip tersebut juga telah menjadi pegangan Muhammadiyah, sebagaimana disampaikan Prof. Haedar beberapa waktu lalu,” ujar Eddy Soeparno kepada wartawan pada Minggu (28/7/2024).

Eddy menekankan bahwa usaha pertambangan batubara sering kali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon. Oleh karena itu, dia berharap Muhammadiyah dapat membuktikan kepada publik bahwa pengelolaan tambang batubara yang mereka lakukan nantinya akan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan mematuhi kaidah pelestarian lingkungan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini juga menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian yang harus tetap dijalankan oleh Muhammadiyah dalam implementasi izin tambang tersebut ke depannya.

“Semoga aspek good mining practices, aspek lingkungan, dan aspek kebermanfaatan bagi ekonomi umat menjadi perhatian utama Muhammadiyah dalam menjalankan dan mengelola izin tambang dari pemerintah ini,” lanjutnya.

Eddy juga menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Muhammadiyah dalam memilih mitra pengelolaan tambang. Dia ingin memastikan bahwa reputasi Muhammadiyah tetap terjaga.

“Saya selaku pimpinan Komisi VII DPR RI siap mendampingi untuk memastikan Muhammadiyah memilih mitra yang tepat dalam menjalin kerjasama untuk mengelola tambang tersebut. Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah,” tegas Eddy.

Secara khusus, Eddy berharap Muhammadiyah dapat menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, profesional, dan memberikan manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

Baca Juga :  Ribuan Pekerja Honorer Melakukan Aksi Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Harapkan Janji Ditepati

“Semoga dengan upaya profesionalitas dan pembentukan tim khusus yang dipimpin Prof. Muhadjir, penerimaan Muhammadiyah ini dapat digunakan sebagai role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat,” tutup Anggota DPR RI dapil Jawa Barat III ini.

PP Muhammadiyah sebelumnya telah membahas penawaran izin mengelola tambang dari pemerintah dalam rapat pleno pada 13 Juli 2024. Setelah melalui berbagai analisis dan kajian, termasuk kritik dan pandangan dari para ahli serta anggota PP Muhammadiyah, mereka akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut.

“Tawaran izin mengelola tambang dari pemerintah disampaikan melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Setelah melakukan pengkajian mendalam dan mempertimbangkan berbagai masukan, rapat pleno pada 13 Juli 2024 memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan tertentu,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, dalam jumpa pers pada Minggu (28/7/2024).

@shintadewip

Baca Berita Menarik Lainnya :