VISI.NEWS | JAKARTA – Menjelang bulan suci Ramadan, seruan untuk menjaga ketertiban dan suasana damai di Ibu Kota menguat. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang melarang aksi sweeping rumah makan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Sikap ini dinilai sebagai langkah penting untuk mencegah gesekan sosial saat umat Islam menjalankan ibadah puasa.
Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, mengatakan larangan tersebut sudah tepat demi menjaga ketertiban umum. Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk membuka atau menutup tempat usaha berada di tangan aparat penegak hukum, bukan kelompok masyarakat.
“Saya kira sudah betul larangan tersebut agar tidak terjadi keributan,” kata Dadang saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).
Menurutnya, Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat kedamaian, bukan memunculkan aksi-aksi yang berpotensi memicu konflik.
Meski demikian, Dadang juga mengimbau agar masyarakat yang tidak menjalankan puasa tetap menunjukkan sikap saling menghormati. Ia menekankan pentingnya menjaga sensitivitas di ruang publik selama bulan Ramadan.
“Sebaliknya diimbau kepada saudara-saudara yang tidak berpuasa untuk tidak demonstratif makan siang di tempat terbuka dan menghormati orang yang berpuasa, walaupun orang yang berpuasa tidak akan tergoda oleh hal-hal yang membatalkan puasa,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah lebih dulu menegaskan larangan sweeping tersebut. Pernyataan itu disampaikan usai meresmikan Gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026). Ia menilai Ramadan harus disambut dengan suasana rukun dan penuh kedamaian.
“Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan,” kata Pramono.
Ia juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai langkah agar masa peribadatan berjalan tertib dan aman.
Menjawab pertanyaan mengenai potensi sweeping oleh ormas, Pramono menyatakan sikap tegasnya.
“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tegasnya.
Dukungan dari Muhammadiyah memperkuat pesan bahwa penegakan aturan harus dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Ramadan pun diharapkan menjadi ruang mempererat toleransi dan saling menghargai di tengah keberagaman warga Jakarta. @kanaya
