VISI.NEWS | SEMARANG – Retaknya hubungan antara PDI-P dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai akan membawa dampak signifikan pada peta politik, khususnya di Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024. Pengamat politik Universitas Diponegoro, Wahid Abdulrahman, menyebutkan bahwa PDI-P harus siap menghadapi Koalisi Indonesia Maju (KIM), sebuah koalisi besar yang sedang menguat di Pilkada Jateng.
Menurut Wahid, setelah pemilu presiden, PDI-P tidak lagi berjalan seiring dengan pemerintah pusat, yang menyebabkan konstelasi politik nasional menjadi kurang menguntungkan bagi PDI-P. “Biasanya PDI-P firm. Hari ini kondisi agak lain, pasca Pemilu Presiden (Pilpres) efeknya besar. PDI-P enggak bisa sejalan dengan pemerintah pusat, konstelasi politik nasional kurang menguntungkan PDI-P,” ujarnya pada Senin (22/7/2024) melalui sambungan telepon.
Wahid menjelaskan bahwa partai-partai dalam KIM menunjukkan sinyal dukungan kuat kepada Kapolda Jateng Ahmad Luthfi dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. “Konsolidasi semakin menguat, bisa jadi titik temunya pada Pak Ahmad Luthfi yang memang relatif bisa diterima, Golkar, PAN, PSI, Demokrat, dan Gerindra sendiri. Atau kedua, Mas Kaesang dengan catatan kondisi tertentu,” lanjutnya.
Saat ini, PDI-P belum memunculkan tokoh yang akan diusung dalam Pilkada Jateng mendatang. Wahid menilai, PDI-P sangat selektif dalam memilih calon agar tidak mengulang kekalahan di Pilpres. “Sampai hari ini Bu Mega dan DPP itu mencermati betul, apalagi kalau KIM itu bisa membangun koalisi yang solid dan narik Partai Nasdem, PPP, dan lainnya,” tambah Wahid.
Selain itu, penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu oleh KPK juga menjadi peringatan bagi PDI-P untuk berhati-hati dalam memilih calon. “Bisa jadi Semarang jadi pembelajaran betul. Jangan sampai kader yang punya kekuatan cukup besar, elektabilitasnya lumayan, grassrootnya baik, tapi ada persoalan hukum, nampaknya jadi perhitungan untuk PDI-P di Jateng. Makanya PDI-P belum memberi rekomendasi atau sinyal, Mas Hendi pun yang mulai muncul, belum masif karena itu,” terang Wahid.
Meskipun demikian, PDI-P memiliki “tiket emas” karena jumlah kursi legislatif memungkinkan partai itu mengusung calon gubernur atau wakil gubernur sendiri tanpa koalisi. “PDI-P itu punya golden ticket, lalu punya kader yang relatif mumpuni elektabilitas dan ketokohan. Tapi PDI-P masih akan mencoba menarik gerbong partai lain misalnya PKB. Kalau PDI-P dan PKB di Jatim bisa koalisi, tinggal PKB dan PDI-P di Jateng punya potensi membangun koalisi sendiri dengan kekuatan relatif besar, kalau Jatim bisa, bukan tidak mungkin di Jateng sama. Tinggal siapa yang cagub dan cawagub,” tandasnya.
@maulana
