VISI.NEWS – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Jawa Barat banyak menerima keluhan penyelenggaraan webinar pendidikan yang diselenggarakan Indonesian Milenial Teachers Fetival (IMTF) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Bandung tiketnya banyak yang dijual paksa.
“Kita sudah mendapat banyak laporan dari guru-guru dan kepala sekolah mengenai penyelenggaraan webinar ini. Bahkan banyak juga yang disertai bukti berupa foto dan capture. Mangkanya kita terjunkan tim hari ini untuk memantau pelaksanaan kegiatan tersebut,” ungkap Tim Ahli Satgas Saber Pungli Jawa Barat HMS Iryanto kepada VISI.NEWS, Selasa (7/9/2021).
Seminar dan workshop bertema “10 Strategi Mengajar Terbaik New Normal” yang akan berlangsung Selasa-Kamis (7-9/9/2021) dan diikuti ribuan peserta ini menjadi pantauan aparat penegak hukum (APH) karena berbayar Rp 150 ribu per peserta. Pembayaran tiket, menurut Iryanto dilakukan melalui pengawas dan staf yang ada di kordinator wilayah pendidikan (korwildik) kecamatan.
“Mangkanya, dari laporan-laporan yang masuk itu akan kita selidiki apakah pihak pengawas dan korwil mendapat keuntungan dari kegiatan ini atau tidak, karena kalau dilihat dari barang bukti yang masuk, pembayaran dilakukan melalui pengawas dan korwil, tidak langsung ke penyelenggara, ” ungkapnya.
Mencium gelagat yang tidak baik, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Bandung Dr. H. Juhana buru-buru mengeluarkan surat bernomor 800/349.1.1 – disdik tanggal 6 September 2021 yang ditujukan kepada para korwildik kecamatan, para koordinator pengawas TK, SD, SMP, Ketua dan Pengurus MKKS SD dan SMP, para Ketua MKKS SMP Subrayon 1 s.d. 8. dan para Kepala Satuan Unit Pendidikan .
Dalam suratnya, Kadisdik Kab. Bandung, mengungkapkan bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan
Indonesia Millenial Teacher Festival (IMTF) atau Festival Guru Milennial
Indonesia yang akan digelar, pada prinsipnya pihaknya tidak setuju kegiatan IMTF dilaksanakan karena tidak sesuai dengan komitmen awal bahwa kegiatan tersebut tidak ada paksaan namun kenyataanya ada target dan tekanan.
Untuk itu pihaknya menyampaikan beberapa hal :
- Tidak boleh didanai dari BOS, bagi yang terlanjur agar minta
dikembalikan. - Pembayaran kegiatan IMTF tidak boleh ada paksaan, bagi yangg
merasa terpaksa agar minta dikembalikan. - Tidak boleh mengganggu kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM)
dan kegiatan sekolah lainnya. - Tidak boleh menerima uang pengelolaan atau fee bagi para korwil, pengurus PGRI, MKKS, Kepala sekolah atau siapapun atas pungutan uang kegiatan IMTF.
- Laporan pengaduan atas ketidaknyamanan kegiatan IMTF
dipersilahkan melalui aplikasi/laman https://www.lapor.go.id
Pihak Disdik Kab. Bandung tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi dengan kegiatan IMTF.
Dilibatkan
Tim Ahli Satgas Saber Pungli Jawa Barat HMS Iryanto mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut Saber Pungli dilibatkan hanya sebatas sebagai salah satu pembicara. “Namun melihat kondisinya seperti itu, keterlibatan Saber Pungli melalui UPP Kab. Bandung, kami tunda,” ungkapnya.
Semula, seperti dalam surat panitia (IMTF) tertanggal 25 Agustus 2021 bernomor A-012/Pan-Pel/MTF-Kab.Bndg/2021 dan surat jawaban bernomor 800/025/UPP-Kab.Bdg/IX/2021 tertanggal 3 September 2021 dari Saber Pungli UPP Kab. Bandung selain akan hadir sebagai narasumber juga akan menerima penghargaan “The Honor Guest” dari panitia.
Tanpa Paksaan
Founder IMTF Indonesia, Hernalsky, mengungkapkan bahwa kegiatan ini untuk memberikan senjata mengajar pada guru milenial di masa pandemi dan branding Kab. Bandung di tingkat nasional.
“Selama ini top of mind di Kementrian Pendidikan, hanya Solo, Jakarta, Bandung, Jogja, tapi Kabupaten Bandung jarang. Jadi kami akan mengadakan pelatihan selama tiga hari untuk guru milenial. Melalui pelatihan ini saya berharap guru-guru milenial punya senjata mengajar di masa pandemi ini,” ujarnya di Kantor DPC Nasdem Kab. Bandung, di Margahayu.
Di masa pandemi ini, katanya, dituntut kreatifitas dan inovasi guru. Tidak bisa dengan gaya lama kolonialnya tapi harus milenial. “Ya saya ingin mengerjakan pelatihan ini tanpa paksa-paksaan. Kenapa? Karena ASN terbanyak itu di pendidikan, anggaran terbanyak itu di pendidikan dan uang sertifikasi terbanyak itu di mana, di mereka (pendidikan). Dan saya tidak menggunakan dana dari APBD, kami sudah terformat menyelenggarakan kegiatan ini, tidak ada paksa-paksaan,” tandasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pihaknya butuh dinas pendidikan memfasilitasi kegiatan tersebut. “Diibaratkan dinas pendidikan ini paralonnya, kami ini airnya dan guru benefisernya. Agar ada keseriusan guru untuk mengupgrade ilmu mereka terutama yang sudah sertifikasi. Uang sertifikasi itu kan untuk peningkatan kompetensi mereka. Berapa banyak guru yang mau mengupgrade ilmu mereka. Gratis saja tidak mau. Ini yang kita sikapi,” ujarnya.
Untuk kegiatan ini pihaknya juga menggunakan teknologi yang jarang dimiliki pihak lain. Selain mampu melakukan zoom dengan ribuan peserta juga studionya dibuat mirip di studio televisi.
“Dari kegiatan ini kita ingin ada branding Kab. Bandung yang top of mind,” ujarnya.@alfa/nia/asa
