VISI.NEWS | BANDUNG – Arab Saudi dan Kuwait resmi mencabut pembatasan akses terhadap militer Amerika Serikat di pangkalan serta wilayah udara mereka di tengah meningkatnya ketegangan kawasan Timur Tengah. Langkah ini dinilai menjadi sinyal penting perubahan sikap negara negara Teluk terhadap operasi keamanan maritim yang dipimpin Washington di sekitar Selat Hormuz.
Sebelumnya, kedua negara sempat membatasi penggunaan fasilitas militer mereka setelah Amerika Serikat meluncurkan operasi untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Kawasan tersebut menjadi titik krisis global sejak konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat memanas pada akhir Februari 2026.
Pencabutan pembatasan akses tersebut, seperti dilansir Middle East Monitor, Jumat (8/5/2026), dilaporkan oleh media terkemuka AS, Wall Street Journal (WSJ), pada Kamis (7/5/2026) waktu setempat.
Pencabutan pembatasan akses ini membuka kembali ruang gerak strategis bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melanjutkan operasi pengawalan kapal komersial menggunakan kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat.
Dalam konteks geopolitik, keputusan Saudi dan Kuwait memiliki arti penting karena kedua negara selama ini menjadi lokasi utama penempatan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Dukungan akses pangkalan dan wilayah udara sangat menentukan efektivitas operasi militer maupun logistik Washington di Timur Tengah.
Ketegangan kawasan meningkat tajam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Iran kemudian membalas melalui serangan rudal dan drone terhadap target di Israel serta negara negara Teluk yang menampung fasilitas militer Amerika.
Situasi tersebut memicu gangguan besar terhadap jalur perdagangan global. Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur utama distribusi minyak dan gas dunia praktis mengalami pembatasan aktivitas pelayaran. Amerika Serikat lalu merespons dengan operasi maritim dan blokade terhadap lalu lintas Iran di sekitar kawasan tersebut.
Namun dinamika politik kawasan tetap berjalan rumit. Meski gencatan senjata dimediasi Pakistan sejak 8 April, perundingan damai belum menghasilkan kesepakatan permanen. Pemerintahan Trump juga sempat menghentikan sementara misi ‘Project Freedom’ sebelum kini kembali mempertimbangkan pengaktifan operasi pengawalan kapal.
Pencabutan pembatasan oleh Saudi dan Kuwait menunjukkan kekhawatiran negara negara Teluk terhadap dampak ekonomi dan keamanan apabila krisis Hormuz terus berlanjut. Stabilitas jalur pelayaran di kawasan tersebut sangat penting bukan hanya bagi kepentingan regional, tetapi juga ekonomi global yang masih bergantung besar pada distribusi energi dari Timur Tengah. @desi
