VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang Naser, menyoroti dampak alih fungsi lahan dalam program perhutanan sosial yang dinilai memicu konflik antara manusia dan satwa liar, sekaligus menghambat pengembangan peternakan sapi di sejumlah daerah.
Dalam keterangannya, Dadang Naser mengungkapkan bahwa perubahan status kawasan hutan menjadi area pertanian dan perhutanan sosial telah menimbulkan berbagai persoalan di lapangan. Salah satunya adalah meningkatnya gangguan satwa liar, termasuk harimau yang dilaporkan masuk ke area permukiman hingga pasar warga.
Menurutnya, kondisi ini terjadi karena habitat alami satwa terganggu akibat perambahan dan perubahan fungsi lahan.
“Ketika kawasan hutan dirambah untuk tanaman seperti kopi dan rotan, ekosistem terganggu dan satwa kehilangan ruang hidupnya,” ujarnya, Kamis (16/04/2026).
Ia menambahkan, fenomena kemunculan harimau di area publik menjadi sinyal bahwa keseimbangan lingkungan sedang tidak baik. Oleh karena itu, ia mendorong agar kebijakan perhutanan sosial diarahkan pada konsep agroforestri yang tetap menjaga keberlanjutan ekosistem.
Di sisi lain, Dadang juga menyoroti kendala yang dihadapi peternak sapi, terutama terkait keterbatasan lahan hijauan pakan. Ia menyebut banyak peternak telah menyiapkan kandang, namun distribusi sapi tertunda karena belum tersedianya lahan pakan yang memadai dalam skema perhutanan sosial.
“Ada permintaan dari peternak untuk lahan hingga seribu hektare, tapi belum bisa dipenuhi. Padahal sapi sudah siap didatangkan,” jelasnya.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan praktik di China, di mana investor Indonesia dinilai lebih mudah mendapatkan akses lahan hijauan untuk peternakan dalam skala besar.
“Hal ini dinilai menjadi tantangan bagi Indonesia dalam meningkatkan daya saing sektor peternakan,” imbuhnya.
Selain itu, Dadang menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara sektor pertanian dan peternakan, terutama dalam mendukung kebutuhan pangan nasional seperti produksi susu.
Dadang Naser mendorong pemerintah, khususnya Kementerian terkait, untuk segera mempercepat penyelesaian persoalan lahan dalam program Perhutanan Sosial.
“Menilai langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung pengembangan sektor peternakan dan pertanian secara berkelanjutan,” tutupnya. @givary
