VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Nengah Senantara, menilai kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) secara umum sudah cukup baik. Namun, ia menyoroti tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) kedua bank pelat merah tersebut yang dinilai berpotensi membatasi pertumbuhan kredit ke depan.
Nengah menyebutkan bahwa LDR BNI berada di kisaran 86 persen, sementara LDR BTN mencapai sekitar 90 persen. Menurutnya, rasio tersebut membuat ruang ekspansi pembiayaan menjadi relatif terbatas.
“Kalau kita melihat laporan kinerja BTN maupun BNI, sudah cukup bagus. Namun LDR BNI di 86 persen dan BTN di 90 persen tentu membuat ruang pengembangan pertumbuhan menjadi sangat terbatas,” ujar Nengah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Bank BNI dan Bank BTN, Senin (26/01/2026).
Nengah mempertanyakan strategi ke depan yang akan ditempuh manajemen BTN dan BNI agar tetap mampu mendorong pertumbuhan kredit secara berkelanjutan di tengah keterbatasan likuiditas.
Ia menegaskan bahwa DPR ingin memastikan kedua bank BUMN tersebut memiliki langkah konkret dalam memperkuat struktur pendanaan, baik melalui peningkatan dana murah maupun sumber likuiditas lainnya.
Selain LDR, Nengah juga mengingatkan kembali kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang sempat menempatkan dana hampir Rp200 triliun ke perbankan nasional.
Ia meminta penjelasan mengenai porsi dana penempatan pemerintah yang diterima oleh BTN dan BNI, serta sejauh mana dana tersebut digunakan sesuai tujuan utama, yakni Meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan kredit.
“Yang ingin kami soroti adalah kontribusi terhadap pertumbuhan. Berapa persen dana yang diberikan itu benar-benar bisa memberikan kontribusi pada pertumbuhan kredit,” kata Nengah.
Dalam kesempatan yang sama, Nengah juga menyoroti tingginya suku bunga kredit di Indonesia. Ia membandingkan kondisi domestik dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam dan Kamboja, yang dinilainya memiliki bunga kredit lebih rendah.
“Di negara lain seperti Vietnam dan Kamboja, bunga kreditnya relatif rendah. Sementara di Indonesia, bunga kredit masih cenderung berada di level dua digit,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius perbankan nasional dan regulator agar sektor riil dapat tumbuh lebih cepat dan kompetitif.
Terkait bunga kredit, Nengah menyatakan ada beberapa faktor yang berhubungan langsung dengan bunga kredit, yakni Biaya dana pihak ketiga, Fix Cost, Hitungan Profit, Hitungan Faktor Resiko.
Dari kelima faktor tersebut, Legislator Nasdem Dapil Bali tersebut lebih menekankan di fix cost, karena disinilah salah satu tata kelola usaha yang memegang peran vital.
“Peran vital itu berbicara tentang biaya operasional, jumlah SDM yang berlebihan, gaji yang tinggi, tantiem yang sudah dicadangkan dan fasilitas lain bagi pengurus dan komisaris,” tutupnya. @givary
