VISI.NEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan siswa dari keluarga miskin tetap memiliki akses penuh ke pendidikan pada tahun ajaran 2026/2027 melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar menegaskan, semua biaya pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta akan ditanggung pemerintah, termasuk kebutuhan personal siswa seperti seragam dan sepatu.
Kepala Disdik Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa dukungan ini menyasar warga miskin yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori desil 1, 2, dan 3.
“Kalau mereka sekolah di swasta, kita biayai. Kalau di negeri, kita gratiskan,” tegas Purwanto dalam keterangannya dikutip, Rabu (20/5/2026).
Langkah ini menunjukkan fokus pemerintah untuk mencegah putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Selain pembiayaan, Disdik Jabar menegaskan daya tampung sekolah negeri dan swasta telah dioptimalkan agar seluruh lulusan SMP dan MTs dapat melanjutkan pendidikan. Di wilayah yang belum memiliki akses sekolah negeri memadai, pemerintah menyiapkan sekolah penyangga dengan kapasitas kelas antara 36 hingga 40 siswa. Strategi ini memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar meski tinggal di daerah terpencil.
“Biaya personal seperti sepatu, seragam, dan kebutuhan lainnya juga dibantu pemerintah,” katanya.
Langkah ini, kata Purwanto merupakan komitmen dari keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi.
“Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta,” kata dia.
Tahun ini, SPMB juga menghadirkan seleksi Sekolah Maung (Manusia Unggul) bagi siswa berprestasi akademik dan non-akademik. Seleksi yang digelar pada 25 Mei 2026 untuk 41 SMA dan SMK negeri ini tidak menggunakan zonasi, melainkan sistem seleksi langsung berdasarkan bakat dan minat murid. Disdik terlebih dahulu memetakan lulusan SMP dan MTs untuk menyesuaikan jalur pendidikan dengan potensi siswa.
Secara kuantitatif, total lulusan SMP dan MTs di Jawa Barat mencapai 826.996 siswa. Sementara kapasitas total sekolah tingkat SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta mencapai 909.183 kursi. Dari jumlah tersebut, sekolah negeri menampung 363.067 siswa, terdiri dari 195.344 kursi SMA Negeri, 124.217 kursi SMK Negeri, 21.000 kursi Sekolah Maung, dan 21.888 kursi Madrasah Aliyah Negeri. Kapasitas sekolah swasta justru lebih besar dengan total 546.116 kursi.
Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah provinsi untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan memberikan peluang yang setara bagi seluruh siswa, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Optimalisasi daya tampung dan dukungan finansial diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pendidikan serta mendorong kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat. @desi
