VISI.NEWS – Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak di berbagai sektor sehingga penanganannya pun harua serius dari pemerintah. Akan tetapi, di Pemkab Garut, Jawa Barat, banyak anggaran yang dinilai tidak rasional dan diduga telah terjadi penyelewengan di lapangan.
Hal itu terungkap berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Garut di berbagai program penanganan Covid-19 yang melibatkan sejumlah dinas.
Ketua PC PMII Garut, Ipan Nuralam menyebutkan, dalam program pengadaan satu juta masker kain yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinskes) Garut misalnya. Dalam pagu anggaran disebutkan harga pcs masker adalah Rp 5 ribu dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 5 miliar.
Padahal, tuturnya, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, harga rata-rata masker dari perajin hanya berkisar antara Rp 2.000 – Rp 2.500/pcs. Pada kenyataannya di lapangan, program pengadaan satu juta masker ini hanya menjadi ajang kapitalisasi pengusaha dan penguasa.
“Padahal spirit awal pengadaan masker ini untuk melindungi warga dari wabah dan sebagai distribusi keuangan bagi ekonomi bawah agar terjadi peningkatan ekonomi di tengah pandemi,” kata Ipan di sekertariat PC PMII, Senin (22/6).
Disebutkan Iapan, faktanya hal tersebut malah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar yang notabene menjadi langganan Pemda Garut dan punya kedekatan bahkan ada pula keluarga penguasa yang terlibat.
Menurut Ipan, hasil kajian juga ditemukan indikasi penyelewengan anggaran penanganan Covid-19 yang dikelola pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut. Hal ini di antaranya terjadi pada anggaran makan bagi masyarakat yang melakukan rapid test sebesar Rp 25.000 untuk dua kali makan selama empat belas hari berikut snack, takjil sebesar Rp 15.000 dengan total anggaran Rp Rp 88 miliar untuk 200 orang.
Indikasi penyelewengan tambahnya, juga terjadi pada anggaran bantuan sosial bagi ODP (orang dalam pengawasan) berupa 1.500 paket sembako senilai Rp 700 ribu yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Garut. Bantuan tersebut diduga tidak sesuai dengan paket yang diterima masyarakat.
Tak hanya itu, dalam program ini, pengadaan beras idealnya melibatkan Bulog sehingga keberadaannya terukur. Namun pada kenyataannya di lapangan, marak aksi percaloan dalam program pengadaan beras dan telah terjadi perburuan rente yang sangat panjang sehingga memaksa penekanan harga beras serendah mungkin.
“Ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas beras. Ironisnya, hal itu bukan hanya terjadi pada program bansos bagi yang terdampak Covid-19, tetapi juga pada program bantuan pangan non- tunai (BPNT) dan program bantuan lainnya,” jelas Ipan.
Ditambahkan, kemudian kegiatan supervisi terhadap Satgas Covid-19 kecamatan oleh Satpol-PP yang terbilang cukup tinggi dengan anggaran Rp 115 juta dan pelaksanaan check point di pos periksaan dengan anggaran Rp 117 juta. Belum lagi anggaran sosialisasi dan lain-lain yang semua hasilnya tidak epektif mengingat kinerja petugas yang terkesan setengah hati melaksanakan tugasnya.
Ipan menilai, maraknya dugaan penyalahguanaan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupetan Garut ini harus segera direspons oleh DPRD Kabupaten Garut dengan membentuk Pansus anggaran Covid-19. Pembentukan Pansus dinilainya penting untuk melakukan klarifikasi sekaligus pengawasan terhadap penggunaan anggaran Covid-19.
Sebab, tandas Ipan, relokasi anggaran Pemkab Garut disinyalir sarat penyalahgunaan bantuan perencanaan, mulai perencanaan hingga penggunaannya.
“Beberapa kasus yang perlu disoroti oleh DPRD Kabupaten Garut, yakni adanya ketidakjelasan mengenai alokasi anggaran di tiga sektor prioritas. Yakni kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan jaring pengamanan sosial,” tandasnya.
Selain itu tambah Ipan, alokasi anggaran ke berbagai dinas banyak yang tidak beruhubungan langsung dengan penganggaran dan dampak masyarakat. @zhr
