Terkait PSBB, Pemkab Bandung Harus Tegas Sikapi Keberadaan Pontren

Editor :
Maulana Fahmi/visi.news/agus N Fattah

Silahkan bagikan

VISI.NEWS — Pemkab Bandung harus tegas dalam menyikapi masalah pondok pesantren (pontren) dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selain itu pemkab juga harus bisa memberikan solusi terbaik bagi semua pihak.

Untuk itu Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi, meminta Pemkab Bandung dan Pemprov Jawa Barat bisa memperlakukan sama keberadaan Pontren dengan sekolah formal.

Fahmi berharap ada keleluasaan bagi santri untuk melakukan pendaftaran dan kembali ke Pontren. Jangan dengan alasan berasal dari luar daerah terjadi penghambatan kepada para santri.

Sterilisasi Pontren, lanjutnya, bisa dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dengan penyemprotan disinfektan, hand sanitzer, dan wajib memakai masker.

“Tingkat kerumunan orang di Pontren itu cenderung tinggi. Dan itu harus bisa diantisipasi oleh kedua belah pihak yang melibatkan pengurus Pontren dan Pemkab Bandung melalui Dinas Kesehatan,” katanya di ruang Komisi D, Selasa (2/6/2020).

Pendaftaran santri baru, menurut dia,    bisa dilakukan secara online atau datang secara langsung. Namun jika PSBB masih diberlakukan, maka akan terjadi hambatan bagi para santri baru dan lama.

Solusi di dalam penanganan masalah tersebut, menurut dia juga, pihak Pontren dibantu Dinkes menerapkan protokol kesehatan secara maksimal dan harus dilakukan secara signifikan agar di lokasi bisa terhindar dari ancaman covid-19.

“Itu salah satu sektor pendidikan yang harus segera disikapi oleh Pemkab Bandung,” ujarnya. @ qia

Ayi Kusmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ihwal Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji, Menag: “Keputusan Pahit, Tapi Inilah yang Terbaik."

Sel Jun 2 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Menteri Agama Fachrul Razi memastikan bahwa keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi corona virus disease-19 (Covid-19) yang belum usai. “Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan […]