Tim WANI Laporkan KPU Kab Tasik ke DKPP

Editor :
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya nomor 4, Iwan Saputra dan Iip Miftahul Faos (WANI) didampingi kuasa hukumnya saat menggelar press conference/visi.news/ayi kuraesin

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya nomor 4, Iwan Saputra dan Iip Miftahul Faos (WANI) akan melaporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).

Hal ini disebabkan KPU Kabupaten Tasikmalaya dianggap sudah melanggar etik komisioner KPU yaitu tak mau menjalankan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim kuasa hukum pasangan Iwan-Iip saat menggelar Press Conference di Rumah Kemuning, Kota Tasikmalaya, Kamis (7/1/2021).

Menurut Kuasa Hukum Pasangan Calon Iwan-Iip, Dadi Hartadi rekomendasi temuan pelanggaran sanksi diskualifikasi oleh calon nomor 2 yang merupakan petahana di Pilkada Tasikmalaya yakni Ade Sugianto, tak diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya. Padahal sesuai aturan harus diputuskan dengan batas waktu waktu 7 hari sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah menyerahkan rekomendasi sanksi Pasal 71 Ayat 5 pembatalan calon ke KPU pada 30 Desember 2020. Seharusnya ada putusan pada 6 Januari 2021 sesuai batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang. Namun hingga saat ini belum ada,” ucapnya.

Dikatakan Dadi, hingga batas waktu yang ditentukan atau 7 hari sesuai tanggal kalender, ternyata KPU Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan putusan. Ironisnya, KPU berdalih keputusan akan diberikan 7 hari kerja, sesuai aturan PKPU lama tahun 2013.

“Ini KPU pura-pura tidak tahu, atau memang tidak tahu. Jika mengacu PKPU tahun 2013 terkait batas waktu 7 hari sesuai hari kerja sudah tidak relevan,” ujarnya.

PKPU tahun 2013, lanjut Dadi, sebelum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ada perubahan jadi UU Nomor 10 Tahun 2016. Selanjutnya, ada perubahan lagi menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020.

“Nah, di Undang-Undang Pilkada itu batas waktunya 7 hari adalah hari kalender,” jelasnya.

Dadi pun merasa heran dengan KPU yang tak diputuskannya rekomendasi Bawaslu tentang Pasal 71 ayat 5 pembatalan calon petahana itu. Padahal dalam waktu 7 hari sesuai undang-undang telah melanggar etik komisioner KPU.

Di saat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai undang-undang ternyata tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

“Bawaslu sudah memutuskan sudah terbukti dan terpenuhinya unsur, maka KPU sebetulnya tinggal menjalankan rekomendasi tersebut karena bersifat mengikat interaktif atau perintah karena ada sifat wajib sesuai undang-undang,” kata Dadi.

Dadi menegaskan bahwa KPU telah melanggar soal etik, maka yang bisa mengadili tentang etik adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk itu akan melaporkan KPU ke DKPP, bahkan telah melengkapi bukti, dokumen dan saksi-saksi yang harus dipenuhi melaporkan para komisioner KPU ke DKPP.

“Kalau pendaftaran ke DKPP atas laporan pelanggaran etik para komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya telah disampaikan hari ini, Kamis (7/1/2021),” ucapnya.

Dadi menjelaskan, sanksi atas laporan itu kalau terbukti oleh DKPP adalah pemberhentian dengan tidak hormat oleh DKPP kepada seluruh komisioner KPU karena tak menjalankan ketentuan peraturan undang-undang.

Apalagi laporan terkait dugaan pelanggaran etik komisioner KPU ini, tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon, tetapi unsur masyarakat, bahkan oleh Bawaslu yang rekomendasinya tak dijalankan KPU ikut melaporkan.

Adapun jika nantinya KPU mengeluarkan keputusan, terkait rekomendasi Bawaslu apa pun isinya maka itu dinilai cacat hukum dan tidak sesuai ada perundang-undangan.

“Kami juga mendorong ke Bawaslu yang memiliki produk rekomendasi tersebut bisa ikut melaporkan ke DKPP,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin, hanya menjawab singkat terkait keputusan lembaganya menyikapi rekomendasi Bawaslu.

Pihaknya pun selama ini masih melakukan proses terkait apakah akan dijalankan atau ditolaknya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tentang putusan calon petahana Ade Sugianto, telah melanggar Pasal 71 Ayat 3 dengan Sanksi Pasal 71 Ayat 5 pembatalan calon pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Masih Proses A,” jawabnya melalui pesan singkat Whatsapp.

Seperti diketahui, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah memutuskan calon bupati petahana Ade Sugianto, melanggar Pasal 71 Ayat 3 yang sanksinya Pasal 71 Ayat 5 tentang pembatalan calon.

Rekomendasi itu telah dilayangkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya sekaligus pemilik kewenangan. Terkait apakah sanksi itu dijalankan atau ditolak, nantinya KPU yang memutuskan dalam waktu 7 hari sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tengang Pilkada.

Adapun rekomendasi Bawaslu itu yakni calon petahana, Ade Sugianto, terbukti melanggar Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan dugaan menggunakan kewenangan kepala daerah untuk kepentingan pemilihan dirinya.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Khoerun Nasichin mengatakan, berdasarkan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran itu, cabup petahana dinilai telah melakukan pelanggaran administrasi.

Hal tersebut diperkuat dengan sejumlah bukti, saksi, termasuk saksi ahli, sudah diperiksa untuk memberikan keterangan. Hasilnya, Ade Sugianto memenuhi unsur pelanggaran administrasi.

“Bagi Bawaslu, itu bukan dugaan lagi. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Telapor melanggar Pasal 71 ayat 3,” kata Khoerun Nasichin.

Rekomendasi Bawaslu telah diserahkan ke KPU Kabupaten Tasikmalaya, untuk memberiksan sanksi sesuai Pasal 71 ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu pembatalan calon. Rekomendasi itu diserahkan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu 30 Desember 2020.

“Pelanggarannya itu Pasal 71 ayat 3, sanksinya Pasal 71 ayat 5,” ungkapnya. @arn

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Positif, Respons Masyarakat Garut terhadap Vaksinasi Covid-19

Kam Jan 7 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Respons masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 khususnya di Kabupaten Garut sangat positif. Bahkan sebagian masyarakat Garut mulai mengampanyekan pentingnya ajakan pemerintah tentang vaksinasi Covid-19. Kampanye tersebut dilakukan tidak seperti turun ke jalan sambil menenteng spanduk atau meneriakkan yel-yel hingga orasi, tetapi cukup “berteriak” melalui medsos (media sosial). Salah […]