Timbulkan Polemik, JMI Minta Gubernur Tak Cairkan Dana Hibah 2021

Editor :
Ilustrasi. /net

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Pelaksanaan penganggaran dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) tahun 2021 disinyalir sarat dengan persoalan. Terlebih, postur anggaran tahun 2021 masih belum sehat dan mengalami defisit hampir Rp. 3 Triliunan akibat pandemi Covid-19 yang mengganggu perekonomian Jawa Barat.

Untuk menutupi defisit anggaran yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan menghindari terjadinya praktek korupsi dalam proses penganggaran hibah dan bantuan sosial tahun 2021, sebaiknya Gubernur Jawa Barat tidak mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pencairan anggaran hibah untuk tahun 2021, demikian disampaikan Ketua Presidium Jejaring Masyarakat Institut (JMI), Cecep Zafar Sofyan di Bandung, Rabu (19/05/21).

Cecep menambahkan, kita tahu bahwa kondisi pandemic Covid-19 masih berlangsung dan Provinsi Jawa Barat mengalami tekanan perekonomian yang cukup keras. “Sehingga menurut hemat kami, lebih baik Gubernur fokus kepada recoveri perekonomian dengan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan yang produktif,” ujarnya.

Gubernur, katanya lebih lanjut, perlu memperhatikan hal tersebut dalam hal ini menunda dan menghentikan sama sekali proses pencairan dana hibah tahun anggaran 2021, mengingat target pendapatan Pemprov Jabar di tahun anggaran 2021 meleset jauh defisit hampir 3 triliun rupiah.

“Kemudian kita juga memantau bahwa proses penganggaran hibah tahun 2021 sarat praktek manipulasi dan ketidakpatutan sehingga telah menimbulkan polemik” seru Cecep.

JMI telah melakukan kajian Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019, terkait pelaksanaan hibah dan bantuan sosial tahun 2021, dari proses awal ajuan proposal, verifikasi sampai munculnya daftar penerima hibah bansos tahun 2021. “Kami berkesimpulan adanya persoalan serius terkait pelanggaran yang mengindikasikan adanya praktek manipulasi dan ketidakpatutan (KKN) didalam pembahasan hibah dan bansos tahun 2021,” ungkapnya.

Baca Juga :  Liga Spanyol: Koeman Dilarang Dampingi Barca untuk Dua Pertandingan

JMI mendesak perlunya adanya evaluasi terhadap seluruh penerima manfaat dana hibah dan bantuan sosial di Jawa Barat yang sudah kadung di sampaikan ke publik, karena dari daftar penerima hibah tersebut disinyalir telah melanggar Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019, tentang tujuan penerima hibah dan bansos di Jawa Barat.

JMI dalam rangka antisipasi sebagai bentuk pencegahan akan segera berkordinasi dengan KPK terkait dana hibah APBD Jabar tahun 2021 sehingga sedini mungkin KPK bisa menyelamatkan uang negara dari praktek-praktek KKN.@mpa

*Cecep Zafar Sofyan*
*Ketua Presidium*

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Begini Respon Bupati Bandung untuk Perizinan Investasi

Rab Mei 19 , 2021
Silahkan bagikanmore  VISI NEWS – Bupati Bandung, HM. Dadang Supriatna, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan yang sedang mengajukan perizinan ke Pemkab Bandung. Bupati mengatakan, sidak dilakukan untuk melihat langsung kondisi perusahaan khususnya pabrik tekstil yang mengajukan perizinan. Ia mengecek langsung proses produksi, penerapan protokol kesehatan, dan proses pengoperasian IPAL. […]