Untuk Melindungi Kurir, Pemerintah Harus Memberikan Kepastian Perlindungan Hukum

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – “Kita (kurir) itu sering banget disuruh antar barang yang besar, padahal kami pakai motor. Belum lagi, pendapatannya gak seberapa. Dulu sih masih besar, tapi sekarang argonya kecil dari aplikator.”

Itu tadi penuturan Ade Putra, seorang driver dari Lalamove. Sebuah jasa pengiriman barang cepat di area Jabodetabek. Sebab selama ini banyak sekali kurir yang mendapatkan penghasilan di bawah rata-rata. Padahal jam kerja mereka bisa dari pagi hingga malam atau kira-kira sekitar 14 jam per harinya.

Belum lagi banyaknya kendala di lapangan sampai ancaman kekerasan yang sering mereka dapatkan. Misalnya diancam menggunakan senjata oleh pembeli. Atau driver harus kena suspend karena tidak bisa menyelesaikan target pengiriman.

Hal ini mendorong Emancipate Indonesia bersama dengan teman-teman yang tergabung dalam Serikat Pekerja 4.0 membuat petisi #LindungiKurir. Mereka meminta Menteri Ida Fauziyah memberikan standar perlindungan kepada para kurir. Sampai saat ini petisi tersebut sudah mendapatkan 8.000 lebih dukungan dari masyarakat.

Selain itu pada awal Agustus lalu, para perwakilan kurir juga sudah melakukan audiensi dengan Menteri Ida. Mereka menceritakan kondisi para kurir di lapangan. Hasil dari pertemuan itu, rencananya akan ditindak lanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk dicarikan solusinya.

“Perusahaan jasa kurir wajib menjamin hak kurir. Dari upah, jam kerja, beban kerja, hingga jaminan kesehatan harus layak. Kami terus mengawal pemerintah untuk mengkaji pola kemitraan agar tidak eksploitatif bagi kurir.” Ujar Margianta Surahman, Executive Director Emancipate Indonesia.

Sementara dari sisi hukum, sampai saat ini belum ada payung hukum yang bisa melindungi para kurir. Dalam UU No 13/2003 (tentang Ketenagakerjaan) tidak berbicara konteks pidana yang melindungi kurir. Melainkan konteks norma kesehatan dan keselamatan kerja.

Baca Juga :  Polisi Tetapkan Tersangka Baru Kasus Penganiayaan oleh Pengendara Moge

Hubungan perusahaan penyedia jasa dengan kurir hanyalah mitra. Ini tentu membuat kurir semakin tidak terlindungi. Karena mereka tidak mendapatkan payung hukum sebagai pekerja dalam perusahaan penyedia jasa, tempat mereka bekerja.

“Payung hukum perlindungan kurir bisa dikatakan tidak ada. Karena hubungan kemitraan tidak masuk dalam pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Padahal banyak jenis kemitraan kurir yang sekarang ini seharusnya bisa dikatakan hubungan kerja, karena memberi upah, perintah, dan pekerjaan adalah si aplikator langsung. Karena fleksibilitas 4.0 dan hubungan kemitraan seperti sekarang makin tidak bisa dipisahkan, maka hal terkait kesejahteraan “mitra” kurir harus kita antisipasi bersama”. ujar Nabiyla Risfa, Akademisi UGM.@mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kanwil DJP Jawa Tengah II Gelar "Pajak Bertutur" kepada Siswa Sekolah

Kam Agu 26 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II secara serentak menggelar kegiatan “Pajak Bertutur 2021” secara daring yang melibatkan seluruh unit instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II. Dalam kegiatan yang digelar Kanwil DJP Jawa Tengah II bersama beberapa perguruan tinggi, pada Rabu […]