Oleh Drajat

• Guru
• Doktor Ilmu Pendidikan
• Wasekjen Komnasdik
• Hipnoterapis Transformasi Indonesia
• Mindshaper Nusantara
• APKS PGRI Prov. Jabar

PENDIDIKAN selalu disebut sebagai pilar utama bangsa. Kita hafal betul kalimat itu, mengulangnya dalam pidato, menuliskannya dalam dokumen resmi, dan menjadikannya slogan dalam berbagai forum. Namun, pertanyaannya sederhana: apakah kita benar-benar memperlakukannya sebagai pilar, atau hanya sebagai ornamen?

Sejarah bangsa-bangsa besar menunjukkan satu pola yang sama: mereka menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Jepang bangkit dari kehancuran perang dengan membangun sistem pendidikan yang disiplin dan berbasis riset. Korea Selatan, yang pada 1960-an masih tertinggal, kini menjadi raksasa teknologi karena konsisten mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Negara-negara Skandinavia menjaga kualitas hidup warganya melalui sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu.

Di negeri ini, pendidikan juga sering dielu-elukan sebagai kunci kemajuan. Namun dalam praktik, kebijakan yang lahir kerap tidak mencerminkan keberpihakan yang utuh. Pendidikan seperti menjadi agenda sekunder—penting dalam wacana, tetapi mudah dikorbankan dalam realitas.

Ironisnya, kita hidup di zaman ketika pengetahuan adalah mata uang global. Dunia bergerak cepat dalam era kecerdasan buatan, transformasi digital, dan ekonomi berbasis kreativitas. Di tengah arus besar itu, apakah kita sungguh mempersiapkan generasi dengan fondasi yang kokoh? Atau justru sibuk dengan kebijakan tambal sulam yang jauh dari visi jangka panjang?

Tidak ada yang salah dengan program sosial yang bertujuan menyejahterakan masyarakat. Program makan bergizi, bantuan sosial, dan upaya pengentasan kemiskinan adalah kebutuhan nyata. Namun persoalannya bukan pada niat, melainkan pada skema dan prioritas.

Jika anggaran pendidikan—yang semestinya menjadi investasi masa depan—tergeser demi kebutuhan yang bersifat jangka pendek, maka kita sedang membayar mahal hari ini untuk masa depan yang lebih rapuh. Kesejahteraan memang penting, tetapi pendidikanlah yang membuat kesejahteraan itu berkelanjutan.

Lebih menyedihkan lagi ketika guru, sebagai ujung tombak pendidikan, justru dibiarkan dalam ketidakpastian. Regulasi yang berubah-ubah, pengangkatan yang tak kunjung jelas, hingga kesejahteraan yang jauh dari layak, menjadi realitas pahit yang tak bisa disangkal. Ada guru honorer yang menerima honor ratusan ribu rupiah per bulan—angka yang bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Bagaimana mungkin kita menuntut kualitas pembelajaran, kreativitas, dan dedikasi maksimal jika penghargaan terhadap profesi guru masih setengah hati? Di satu sisi kita berharap lahir generasi emas; di sisi lain, para pembimbing generasi itu sendiri masih berjuang sekadar untuk bertahan.

Menjadi guru bukan sekadar pekerjaan; ia adalah panggilan. Banyak guru tetap bertahan bukan karena gaji, tetapi karena idealisme dan cinta terhadap anak didik. Namun idealisme tidak bisa selamanya dijadikan tameng untuk menutup ketidakadilan struktural.

Realitas bahwa lulusan sarjana pendidikan masih harus menerima upah di bawah standar minimum menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika dan kebijakan. Kita sering menyebut guru sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa.” Tetapi bukankah seharusnya mereka tidak lagi menjadi pahlawan dalam pengertian pengorbanan tanpa penghargaan?

Sistem yang membiarkan guru honorer hidup dalam ketidakpastian bukan hanya persoalan administratif; ia adalah cerminan dari bagaimana negara memandang pendidikan. Jika guru diposisikan sekadar pelengkap sistem, bukan aktor utama pembangunan manusia, maka jangan heran jika kualitas pendidikan berjalan di tempat.

Lebih dari itu, ketika profesi lain yang terkait program tertentu mendapatkan kepastian hukum dan gaji yang lebih jelas, sementara guru terus berjuang dalam kerumitan regulasi, muncul rasa ironi yang sulit dibantah. Bukan untuk membandingkan siapa yang lebih layak, tetapi untuk menegaskan bahwa pendidikan seharusnya tidak menjadi prioritas kesekian.

Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Anak-anak Indonesia kerap menorehkan prestasi di ajang internasional. Banyak akademisi kita diakui dunia. Namun kecerdasan tanpa integritas adalah bangunan tanpa fondasi.

Pendidikan yang baik bukan hanya mencetak siswa yang mampu menjawab soal, tetapi membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan berani menegakkan kebenaran. Jika korupsi, manipulasi, dan ketidakadilan masih menjadi tontonan sehari-hari, maka ada yang salah dalam proses pendidikan karakter kita.

Sekolah mungkin mengajarkan nilai-nilai luhur, tetapi realitas sosial sering memberikan pelajaran yang berbeda. Anak-anak menyaksikan ketimpangan antara teori dan praktik. Di ruang kelas mereka diajarkan tentang kejujuran; di luar kelas mereka melihat praktik yang sebaliknya.

Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri tanpa keteladanan. Ketika kebijakan publik tidak selaras dengan nilai moral yang diajarkan, maka pendidikan kehilangan daya transformasinya.

Mengabaikan pendidikan bukanlah kesalahan yang dampaknya terasa seketika. Ia bekerja perlahan, seperti retakan kecil pada fondasi bangunan. Awalnya tak terlihat, namun lama-kelamaan bangunan itu rapuh dan mudah runtuh.

Bangsa yang tidak serius pada pendidikan akan tertinggal dalam inovasi, produktivitas, dan daya saing global. Kita mungkin memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi tanpa sumber daya manusia unggul, kekayaan itu tidak akan dikelola secara optimal.

Lebih jauh lagi, abai terhadap pendidikan berarti abai terhadap masa depan generasi muda. Anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah akan menjadi pemimpin, profesional, dan pengambil keputusan di masa depan. Jika sistem pendidikan mereka lemah, maka kualitas kepemimpinan bangsa pun akan terpengaruh.

Pendidikan bukan sekadar urusan kurikulum atau anggaran; ia adalah komitmen moral dan politik. Ia membutuhkan konsistensi kebijakan, keberpihakan anggaran, serta penghargaan nyata terhadap para pendidik.

Sudah saatnya pendidikan ditempatkan kembali pada posisinya yang strategis. Bukan hanya dalam angka persentase anggaran, tetapi dalam keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada kualitas jangka panjang.

Pertama, kesejahteraan guru harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Guru yang sejahtera lebih mungkin fokus pada pengembangan diri dan inovasi pembelajaran.

Kedua, regulasi pendidikan perlu disederhanakan dan dipastikan konsisten, agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Ketiga, pendidikan karakter harus diperkuat dengan keteladanan nyata dari para pemimpin dan pembuat kebijakan. Nilai-nilai integritas tidak cukup diajarkan; ia harus dicontohkan.

Abai terhadap pendidikan berarti menggadaikan masa depan. Sebaliknya, menempatkan pendidikan sebagai prioritas sejati adalah investasi paling rasional dan bermartabat yang bisa dilakukan sebuah bangsa.

Pendidikan bukan beban anggaran. Ia adalah fondasi peradaban. Jika kita ingin berbicara tentang kemajuan, kesejahteraan, dan daya saing global, maka mari mulai dengan satu komitmen sederhana namun mendasar: jangan lagi abai pada pendidikan. Karena ketika pendidikan diabaikan, yang hilang bukan hanya kualitas sekolah—melainkan arah masa depan bangsa itu sendiri.***