Oleh Drajat

• Doktor Ilmu Pendidikan
• Wasekjen Komnasdik
• Hipnoterapis
• Mindshaper Idonesia
• Guru SMP N 1 Cangkuang, Kab. Bandung
• APKS PGRI Prov. Jabar

BERBICARA dunia pendidikan di negeri ini selalu seperti membuka lembaran panjang yang belum tuntas. Kita tahu, selama kehidupan masih berjalan, pendidikan akan selalu menjadi medan perjuangan. Pendidikan adalah ikhtiar peradaban. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa akan kehilangan arah, dan tanpa adab, pendidikan kehilangan rohnya.

Sayangnya, di tengah harapan besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kita justru menyaksikan kenyataan yang mencemaskan. Sudah berganti menteri, berganti kurikulum, berganti istilah, berganti program—namun pergerakan kualitas pendidikan kita sering kali berjalan di tempat, bahkan perlahan tampak menurun. Yang berubah kadang hanya sampulnya, bukan isinya. Yang ramai dibicarakan kadang lebih banyak struktur administrasi daripada karakter generasi.

Pada titik inilah, kita harus jujur: Indonesia sedang darurat adab. Dan dunia pendidikan, dengan segala kerapuhan sistemnya, sedang berada di episentrum krisis itu.

Sungguh ironis menyaksikan penyelenggara negara—yang seharusnya menjadi teladan adab—justru tampil dalam wajah yang berkebalikan. Kita menyaksikan tingkah para pejabat, dari pusat hingga daerah, yang lebih ingin dilayani daripada melayani. Mereka memegang mandat kekuasaan, tetapi lupa hakikatnya: kuasa adalah amanah, bukan kehormatan pribadi.

Tidak jarang kita melihat praktik-praktik korupsi yang kembali terulang. Ada pejabat yang tertangkap tangan, tetapi esoknya muncul lagi kasus yang serupa. Seolah-olah tindak korupsi itu hanya pergantian pemain, bukan perubahan sistem.

Yang lebih menyakitkan, bahkan wakil rakyat yang seharusnya menjadi cermin kebijaksanaan justru menunjukkan sikap merendahkan profesi lain. Kasus anggota dewan yang meremehkan profesi ahli gizi menjadi bukti betapa adab tidak otomatis tumbuh hanya karena seseorang duduk di kursi jabatan tinggi. Komentarnya yang menyatakan bahwa pekerjaan ahli gizi cukup dilakukan oleh lulusan SMA yang dilatih sebentar—serta merendahkan mereka yang mengkritiknya—menunjukkan betapa pendidikan akademik dapat ditempuh, tetapi pendidikan adab belum tentu tercapai.

Dan kita bertanya dalam hati: Jika para pemimpin tidak menunjukkan adab, bagaimana mungkin generasi muda meneladani etika dan moralitas yang baik?

Salah satu masalah laten pendidikan kita adalah pergantian kebijakan yang begitu cepat. Kurikulum berubah hampir setiap masa jabatan menteri, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuh akar persoalan. Yang berubah sering kali adalah bentuknya, istilahnya, kerangka administrasinya, sementara nilai dasar yang diharapkan menjadi fondasi pembangunan karakter tidak dibenahi secara mendalam.

Kita menyaksikan bagaimana guru harus berkali-kali menyesuaikan diri dengan perubahan sistem, sementara pelatihannya sering tidak merata. Banyak guru akhirnya bekerja sekadar untuk memenuhi administrasi, bukan substansi. Ketika kurikulum terlalu berubah-ubah tanpa arah yang konsisten, yang muncul bukan inovasi, melainkan kebingungan nasional.

Sementara itu, kualitas manusia yang kita harapkan justru tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Bahkan pada beberapa sisi, terlihat penurunan dalam integritas, kedisiplinan, dan empati.

Di sinilah terlihat nyata: masalah kita bukan hanya kurikulum, tetapi hilangnya adab dalam pendidikan.

Krisis adab tidak hanya terlihat pada para pejabat, tetapi juga mulai menjalar pada masyarakat umum. Di sekolah, kita melihat fenomena yang memprihatinkan: Siswa yang tidak lagi memahami pentingnya menghormati guru. Orang tua yang lebih cepat menyalahkan guru daripada mendukung pendidikan anak.

Berikutnya, perilaku tidak jujur dalam ujian—baik oleh peserta didik maupun oknum penyelenggara. Dan media sosial yang memperlihatkan generasi muda berlomba menunjukkan keberanian yang salah kaprah, bukan prestasi.

Bahkan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang diharapkan menjadi standar seleksi yang objektif dan berintegritas, ternodai oleh kebocoran soal dan perilaku tidak pantas peserta saat ujian. Ketika sistem yang seharusnya mendidik justru diwarnai penyimpangan, bagaimana mungkin karakter jujur dan beradab bisa tumbuh?

Krisis adab ini bukan sekadar masalah teknis. Ini masalah ekosistem. Jika yang dilihat anak setiap hari adalah keteladanan yang rusak, bagaimana mungkin mereka tumbuh menjadi manusia berkarakter mulia?

Sekolah Adab

Indonesia tidak hanya membutuhkan sekolah cerdas, sekolah unggulan, atau sekolah berbasis teknologi. Yang paling mendesak saat ini adalah keberadaan sekola-sekolah yang mengajarkan adab—bukan hanya lewat mata pelajaran, tetapi melalui keteladanan, suasana, dan budaya sekolah.

Sekolah adab bukan jenis bangunan baru, bukan label elite, bukan pula program instan yang bisa selesai dalam lima tahun. Sekolah adab adalah gerakan moral yang mengembalikan pendidikan kepada hakikatnya: membentuk manusia beradab sebelum menjadi manusia berilmu.

Prinsip sekolah adab meliputi: Pertama, keteladanan – guru dan pemimpin sekolah menjadi contoh perilaku santun, jujur, dan amanah. Kedua, Budaya saling menghormati – antara guru, siswa, dan orang tua. Ketiga, Integritas dalam setiap kegiatan – ujian tanpa kecurangan, asesmen tanpa manipulasi. Keempat, Etika digital – anak diajarkan bijak bermedia sosial.

Kelima, pendidikan hati – mengolah rasa, empati, dan kepedulian sosial. Dan keenam, penguatan karakter – disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat mendahului kecakapan teknis. Tanpa adab, teknologi hanya akan memperbesar kerusakan. Tanpa adab, kecerdasan hanya akan menjadi alat manipulasi. Tanpa adab, jabatan hanya akan melahirkan kezaliman baru.

Meski berbagai masalah muncul silih berganti, kita tidak boleh kehilangan harapan. Pendidik adalah benteng terakhir bangsa. Di tengah carut-marutnya kebijakan dan krisis keteladanan pemimpin, masih ada jutaan guru di sekolah pelosok maupun kota yang mengajar dengan tulus, menjaga martabat pendidikan, dan menjadi cahaya kecil bagi masa depan anak-anak.

Solusi krisis adab bukan sekadar membuat aturan baru, tetapi memperbaiki teladan. Bukan sekadar mengganti kurikulum, tetapi membenahi moralitas penyelenggara negara. Bukan sekadar meningkatkan skor PISA, tetapi meningkatkan kualitas hati manusia Indonesia.

Jika bangsa ini ingin bangkit, maka kebangkitan itu harus dimulai dengan adab.

Negeri ini memang sedang sakit. Tetapi sakit bukan alasan untuk menyerah. Sakit adalah tanda bahwa kita harus berubah. Pendidikan adalah jalan perubahan itu.

Maka izinkan kita menyerukan dengan sepenuh hati: Indonesia darurat sekolah adab.

Jika kita mulai dari sekolah, dari guru-guru yang setia mengabdi, dari anak-anak yang sedang bertumbuh, akan ada harapan besar yang lahir kembali.

Karena sejatinya, sebuah bangsa besar tidak dibangun oleh kecerdasan semata, tetapi oleh adab yang menghidupi kecerdasan.**”