Oleh Drajat

ALANGKAH indahnya jika negeri ini dipimpin oleh orang yang sungguh memahami hakikat pendidikan — bukan sekadar mampu berpidato tentang pentingnya pendidikan, tetapi mengerti denyutnya hingga ke ruang-ruang kelas. Lebih indah lagi bila pemimpin pemerintahan, dari pusat hingga daerah, menempatkan orang-orang profesional di bidang pendidikan untuk mengelola sektor strategis ini. Sebab arah sebuah bangsa ditentukan bukan hanya oleh seberapa tinggi gedungnya, tetapi seberapa cerdas dan berkarakter generasi yang tumbuh di dalamnya.

Sayangnya, kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Kita memang kerap memiliki menteri pendidikan yang paham betul konsep dan arah kebijakan, tetapi ketika kebijakan itu turun ke bawah, yang menanganinya sering kali tidak paham ruhnya. Di tingkat daerah, para kepala dinas, kepala bidang, bahkan kepala sekolah, kerap dipilih bukan karena kompetensi atau integritas, melainkan karena faktor politik, kedekatan, atau balas jasa. Maka tak heran bila pendidikan kita kerap jalan di tempat — penuh slogan, tapi miskin laku.

Pemimpin pendidikan sejatinya bukan sekadar pejabat yang duduk di ruang ber-AC dengan setumpuk laporan, melainkan sosok yang mau menapaki tanah. Ia hadir di sekolah, mendengar guru, menyapa siswa, dan melihat bagaimana pendidikan benar-benar berlangsung. Namun realitas menunjukkan, banyak pemimpin pendidikan yang hidup di “menara gading” birokrasi. Mereka sibuk dengan data, grafik, dan rapat koordinasi — tapi lupa bahwa pendidikan bukan sekadar angka, melainkan kehidupan itu sendiri.

Ironisnya, ketika guru berjuang keras di lapangan dengan keterbatasan sarana, para pengambil kebijakan di atas justru sibuk dengan proyek dan laporan seremonial. Padahal, bila mau turun sedikit ke bawah, mereka akan melihat bagaimana guru di sekolah terpencil masih menulis di papan reyot, atau siswa belajar tanpa kursi. Mereka akan tahu bahwa pendidikan bukan hanya rencana kerja, tetapi perjuangan nyata.

Kita hidup di zaman ketika jabatan di sektor pendidikan sering dianggap batu loncatan politik, bukan amanah moral. Tidak jarang kepala dinas pendidikan diangkat dari kalangan yang sama sekali tidak memiliki pengalaman mendidik. Bahkan kepala sekolah — yang seharusnya menjadi ujung tombak perubahan — dipilih berdasarkan loyalitas, bukan kapasitas.

Ketika jabatan dipegang oleh orang yang tak memahami dunia pendidikan, yang terjadi adalah kebijakan yang kering makna. Program pendidikan pun hanya menjadi dokumen administratif yang dijalankan tanpa semangat perubahan. Guru dan siswa menjadi pelaksana tanpa ruh.

Pendidikan akhirnya kehilangan arah. Literasi yang semestinya menjadi gerakan nasional, berubah menjadi sekadar slogan di spanduk. Dana BOS yang digelontorkan triliunan rupiah, sering kali tak sampai kepada kebutuhan sejati pembelajaran. Kebocoran dan ketidakefisienan masih menjadi cerita lama yang tak kunjung selesai.

Membumikan Kepemimpinan Pendidikan

Pendidikan tidak bisa dipimpin dari atas menara. Ia harus dibumikan. Seorang pemimpin pendidikan yang membumi adalah mereka yang memahami bahwa sekolah adalah ekosistem hidup. Ia mendengar guru bukan karena formalitas, tapi karena menghargai pengalaman. Ia melihat siswa bukan sebagai angka di rapor, tapi sebagai manusia yang sedang tumbuh.

Idealnya, kepala daerah menjaring pemimpin pendidikan bukan melalui perhitungan politik, tetapi melalui dialog dengan para guru. Tanyalah mereka: siapa yang pantas memimpin pendidikan di daerah ini? Guru tahu siapa yang bekerja dengan hati, siapa yang peduli pada anak-anak, dan siapa yang bisa menuntun perubahan nyata.

Ketika guru diberi ruang dalam proses itu, akan lahir pemimpin pendidikan yang memahami akar masalah: dari rendahnya motivasi belajar, lemahnya budaya baca, hingga urgensi literasi digital. Mereka tidak hanya tahu teori, tapi juga memahami medan perjuangan.

Pemimpin pendidikan yang membumi tidak perlu seribu janji. Cukup satu langkah nyata: hadir di tengah guru dan siswa. Ia mendengar keluh kesah guru di sekolah kecil, memotivasi siswa di daerah tertinggal, dan memastikan setiap kebijakan berdampak langsung pada pembelajaran.

Sosok seperti ini akan menggerakkan semangat. Guru tidak lagi merasa sendirian. Siswa merasa diperhatikan. Orang tua percaya bahwa sekolah benar-benar tempat anak mereka tumbuh.

Kita membutuhkan pemimpin seperti itu — bukan yang gemar beretorika, tapi yang menyalakan lilin kecil di ruang-ruang kelas yang gelap. Ia tahu bahwa setiap anak punya masa depan yang layak diperjuangkan, dan setiap guru punya martabat yang harus dijaga.

Sudah saatnya kita berhenti menempatkan pendidikan sebagai alat politik. Pendidikan adalah fondasi peradaban. Maka ia harus dipimpin oleh orang yang mengerti esensi kemanusiaan dan semangat pembelajaran seumur hidup.

Kita perlu pemimpin pendidikan yang membumi, yang berjalan bersama guru, bukan di depan atau di atasnya. Yang mengerti bahwa mendidik bukan sekadar pekerjaan, tapi pengabdian.

Jika bangsa ini ingin benar-benar maju, mulailah dari menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat — bukan karena kedekatan, tetapi karena kepedulian. Karena pada akhirnya, masa depan negeri ini tidak ditentukan oleh siapa yang berkuasa, melainkan oleh siapa yang mau mendengar jeritan ruang kelas di ujung desa.*

• Doktor Ilmu Pendidikan, Mindshaper Indonesia, Hipnoterapis, dan Guru SMP Negeri 1 Cangkuang, Kab. Bandung.