VISI.NEWS | JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas kepada pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah tenaga honorer. Hal ini disampaikan Tito dalam konteks meningkatnya beban belanja pegawai di berbagai daerah, yang sering kali diisi oleh individu-individu dari tim sukses kepala daerah pemenang pemilihan umum.
Tito menyatakan bahwa banyak daerah yang mengalami kesulitan fiskal, dengan sebagian besar anggaran mereka digunakan untuk gaji, bonus, dan operasional pegawai. “Daerah yang fiskalnya tidak kuat itu, uangnya sudah dapat dari pusat, transfer (TKD). Uangnya habis sebagian besar untuk belanja pegawai,” ujar Tito saat memberikan keterangan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (24/9/2024).
Dalam upayanya untuk mendorong efisiensi dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, Tito menekankan pentingnya pengurangan kegiatan rapat yang dianggap tidak perlu, serta perlunya pemangkasan rekrutmen pegawai, termasuk tenaga honorer. “Rapat-rapat dikurangi, rekrutmen pegawai termasuk honorer juga dikurangi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tito mengajak masyarakat untuk tidak hanya berorientasi menjadi pegawai negeri, tetapi juga berinovasi menjadi wirausahawan dan terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kita dorong masyarakatnya untuk menjadi wirausahawan, bukan hanya mengandalkan status sebagai pegawai negeri,” tambahnya.
Instruksi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam menggunakan anggaran, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga honorer yang sering kali tidak terencana. Dengan demikian, Tito berharap daerah dapat lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan layanan publik yang lebih baik.
@uli
