Anggota DPR RI Tolak Perpanjangan Kontrak TPSA Sarimukti

Editor Sejumlah pemulung melakukan aktivitas di TPSA Sarimukti Desa Sarimukti, Cipatat Kamis (20/5)./visi.news/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi tolak perpanjangan kontrak Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) desa Sarimukti Kec. Cipatat kab. Bandung Barat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Februari lalu.

Penolakan wakil rakyat itu soal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bagi TPSA Sarimukti hingga lima tahun ke depan atau Tahun 2025.

Menurut Yadi, perpanjangan izin pinjam pakai TPSA Sarimukti hanya akan semakin merusak kerusakan lingkungan di wilayah hutan tersebut. Untuk itu, Yadi akan memberikan saran kepada Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar agar menghentikan surat ijin pinjam pakai TPA Sarimukti hingga 2025 tersebut.

“Semakin panjang penggunaan TPA Sarimukti maka kerusakan hutan di wilayah tersebut semakin parah. Apalagi informasi yang saya dapat TPA Sarimukti ini over kapasitas setiap harinya hingga 800 ton. Ini kan mengkhawatirkan,” ucap Yadi kepada wartawan di Bandung, Kamis (20/5)

Yadi mengatakan, saat ini salah satu solusi untuk penghentian kerusakan dampak dari TPSA Sarimukti adalah dengan tidak lagi membuang sampah kesana.

Dia menambahkan, dalam pekan ini pihaknya akan langsung berkomunikasi dengan Menteri KLHK untuk meninjau kembali perpanjangan kontrak. TPSA Sarimukti sekaligus minta untuk tak dilanjutkan kala itu.

“Saran saya ini sudah disampaikan. Soalnya untuk TPSA di Bandung Raya ini kan sudah memiliki TPSA Legok Nangka, tapi kenapa sampai sekarang belum digunakan juga? Ini yang menjadi pertanyaan besar saya kepada Pemprov Jawa Barat,” katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota komisi 1 DPRD Jabar Haru Suandaru. Dia mendorong Pemda Jabar segera merealisasikan pengoperasian tempat pembuangan dan pemrosesan akhir (TPSA) Legok Nangka di Kabupaten Bandung dan TPPA Lulut Nambo di Kabupaten Bogor.

Baca Juga :  Siaga Hadapi Karhutla, Musim Mas Berkolaborasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Haru yang juga ketua Fraksi PKS menegaskan soal TPSA yang mengolah sampah ini belum jelas arah realisasinya.

“Kami di fraksi mendorong agar Pemprov Jabar segera menuntaskan masalah sampah ini secara bersama-sama. Sehingga Pemprov Jabar dapat segera merealisasikan pengoperasian tersebut,” tegasnya. @pih

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pernyataan Kominfo Terkait Dugaan Kebocoran Data 279 Juta WNI

Jum Mei 21 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa Direktorat Jendral Aplikasi dan Informatika (Aptika) masih bekerja untuk menelusuri dan mengungkap dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia sehingga belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran data dalam jumlah besar. “Hingga malam ini pukul 20.00 WIB, tim masih bekerja […]