VISI.NEWS | BANDUNG – Adanya kebijakan untuk merekrut santri sebagai calon anggota TNI & Polri, khususnya yang dipelopori oleh Kasad Jenderal Dudung Abdul Rachman dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dianggap kebijakan yang sangat tepat dan strategis.
“Karena seorang santri selain dari segi ahlak dan prilakunya yang baik, serta wawasan agamisnya yang luas sangatlah tepat untuk kondisi sekarang ini,” ungkap mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan, Selasa (6/12/2021).
Terlebih, kata Anton, selain santri akan direkrut juga dari calon ahli agama lain seperti calon rahib, calon pendeta dll, namun ada yang lebih khususnya lagi, yaitu bisa juga nantinya diberdayakan untuk mengantisipasi paham-paham radikal dan intoleran.
“Dimana paham-paham tersebut saat ini menyusup dibalik kedok dan jubah agama. Sehingga, setiap orang yang berusaha melawan gerakan tersebut dengan mudahnya dikatakan sebagai anti agama, kafir, murtad , penyembah iblis dan lain-lain. Bahkan bisa dikategorikan sebagai sorang musyrik yang darahnya halal atau boleh untuk dibunuh,” ungkap Anton.
Ia menilai begitu luar biasanya jika kekuatan agama dijadikan benteng untuk melegalisasi kepentingan-kepentingan politik tertentu. Karena dengan jubah agama, sesuatu yang asalnya jahat pun bisa menjadi sebuah kemulyaan. Bunuh diri saja bila dikasih label jihad bisa dianggap mulya. Mencuri sebagai sebuah perbuatan hina dengan label gonimah bisa menjadi baik. Bahkan merampok pun dengan label fa’i bisa menjadi sesuatu yang heroik. Itulah pola-pila yang senantiasa digunakan di negara-negara lain,” ujarnya.
Namun sangat disayangkan dari hasil kajian sejarah, kata Anton, history dan experience yang terjadi di Suriah, Mesir Afganistan dll, ujungnya ternyata hanya sebuah ambisi untuk meraih tampuk kekuasaan. “Dan berbicara tentang intoleransi dan radikalisme sebagaimana kita maklumi bersama, sesungguhnya yang paling berat adalah bagaimana cara memerangi & mematahkan mindset , faham dan ideologi-ideologi yang sudah tertanam kuat pada individuindividu-individu, kader-kader yang sudah terlanjur terpapar dogma agama sebagai alat masuknya. Karena melalui agama maka antisipasinya harus mampu merekrut calon anggota TNI dan Polri yang memang ahli dalam bidang agama, yang betul-betul nasionalis sebanyak-banyaknya,” tandasnya.
Kebijakan dan program ini, kata Anton, sudah pernah dilakukan olehnya ketika jadi Kapowil Priangan pada tahun 2009. Ketika itu banyak santri yang masuk menjadi anggota bintara Polri dengan pola talent scouting (masuk dipola dan dilatih secara khusus serta masuk tanpa test yang begitu panjang, namun tetap melalui prosedur yang ditentukan).
Kemudian pada saat ia jadi Kapolda Jabar pun pada tahun 2017 sudah diajukan talent scouting untuk santri dan calon-calon anggota yg berprestasi di bidang olah raga/seni yang bertaraf nasional/international, namun tiba-tiba kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan, dipending Mabes Polri. Bahkan rekrutment di Jabar seakan dibikin kisruh dengan adanya orang yang menjual nama Kapolda untuk kepentingan pribadinya yang akhirnya bahkan kewenangan untuk merekrut calon anggota Polri, khusus untuk Polda Jabar diambil alih Mabes Polri.
“Tapi titik beratnya bukan di situ. Justru kemungkinan besar untuk menggagalkan rekruitmen talent scouting para santri tersebut. Padahal, Kapolda Jabar sendiri saat itu sudah warning dan sosialisasi ke pesantren-pesantren. Rupanya kalau baru setingkat Kapolda kekuatannya masih bisa diintervensi oleh power yang lebih kuat. Sehingga dengan segala cara, akhirnya program tersebut tidak terwujud. Ini menunjukan bahwa kekuatan politik golongan intoleran tersebut sudah begitu besar,” ujar Anton.
Inilah yang perlu diwaspadai bersama, kata Anton, agar program ini bisa dikawal dengab seksama, yang mana tidak menutup kemungkinan paham dan pengaruh elit politik pendukung intoleransi dan radikalisme tersebut sudah masuk juga di tubuh TNI dan Polri.
“Indikasi lainnya, salah satu kebijakan Kapolda Jabar saat itu berupa penataran singkat selama kurang lebih tiga hari di alam terbuka, tentang wawasan anti intoleransi dan radikalisme yang dikenal sebagai program Sawala Kebangsaan Polda Jabar, dari rencana 12 kali kegiatan penataran khusus untuk elemen-elemen dan tokoh-tokoh masyarakat, baru tiga kali dilaksanakan dibikin kisruh juga dengan segala alasan yang dibuat-buat agar ditunda sementara kegiatanya,”ujarnya.
Itu untuk ke dua kalinya mereka menunjukan powernya, agar apapun bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap akan melawan gerakan intoleransi dan radikalisme harus di hentikan sesegera mungkin.
“Tapi jika gerakan kali ini sudah didukung penuh dengan full power dari pimpinan TNI & Polri, Kapolri, Kasad dan Panglima TNI, kami yakin akan berjalan mulus, dan mereka pun akan berpikir Seribu kali untuk bisa menghalangi dan menggagalkannya,” katanya.
Maka ia sangat mendukung program tersebut dengan syarat yang direkrut harus betul santri yang nasionalis tulen, serta jika memungkinkan di buat secara kontinyu tiap tahun tetap ada. “Sehingga ada kesinambungan program dan jangan sampai begitu Jendral Dudung lengser, otomatis nanti orogramnya pun ikut hanyut entah kemana. Insya Allah dengan program tersebut paham-paham intoleran dan radikalisme sedikit demi sedikit, akan terkikis di NKRI tercinta ini. Untuk itu saya juga mohon dukungan moralnya kepada para tokoh ulama, akademisi, para tokoh dan pakar yang lain utk ikut juga mendukung program strategis ini, ” pungkas Abah Anton.@mpa
