(Bagian-3) Parpol, Agen Bursa Kerja?

Editor Djamu Kertabudi, Akademisi./visi.news/ist.
Silahkan bagikan

Oleh Djamu Kertabudi

PERAN partai politik dalam kontestasi demokrasi ditingkat lokal seperti pilkada, selalu menjadi ajang diskursus yang tidak pernah selesai. Karena selalu menyisakan persoalan tersendiri. Sebenarnya parameter normatif dalam mengusung pasangan calon kepala daerah sudah jelas, bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi di DPRD dapat mengusung satu pasangan calon kepala daerah.

Namun uniknya, dalam tataran praktis, sangat jarang terjadi kalau tidak dibilang tidak pernah terjadi, bahwa dalam melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon pasangan dilakukan melalui pembukaan pendaftaran oleh gabungan partai yang memenuhi persyaratan. Bahkan, masing-masing partai termasuk partai yang memiliki kursi tidak signifikan (2-3 kursi) sekalipun membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah. Sehingga tidak ada jaminan bagi bakal calon yang mendaftarkan dirinya di salah satu partai yang berdasarkan hasil seleksi intern terpilih sebagai kandidat, dapat berlanjut sampai mendapat pasangan calon yang diusung oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi persyaratan.

Yang membuat miris dimungkinkan ada partai yang membuka pendaftaran semata-mata hanya formalitas belaka, karena sebenarnya mereka untuk bakal calon yang akan diusung nanti sudah ada dalam sakunya. Akhirnya, secara tidak langsung ada proses “pengelabuan” bagi pihak figur yang kurang pengalaman di politik yang serta merta mengikuti proses pendaftaran ke partai sebagai bakal calon kepala daerah. Mengingat dana yang harus dikeluarkan oleh Bakal calon tidak sedikit. Disamping biaya administrasi, juga kemungkinan dana untuk survey elektabilitas bakal calon oleh lembaga profesional yang dilakukan secara tanggung renteng.

Dari gambaran diatas, tidak salah kiranya ada yang menganalogikan bahwa partai dalam konteks kontestasi pilkada khususnya pada tahap mekanisme pencalonan ini diibaratkan sebagai ‘Agen Bursa Kerja’ yang membuka pendaftaran lamaran pekerjaan.
Hal seperti inilah yang harus dihindari dalam momen pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Bandung Barat pada saatnya nanti, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap bahwa Aa Umbara (Bupati Bandung Barat) dinyatakan bersalah, kemudian Wakil Bupati Hengky Kurniawan yang menjalankan tugas bupati dilantik sebagai bupati definitif. Ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya bagi koalisi partai pengusung, akan tetapi juga bagi semua steakholder terutama unsur publik guna menghindari ekses yang ditimbulkan dikemudian hari.

Baca Juga :  Wamenag: Setiap Tahun Indonesia Butuh 6 Juta Al-Quran

Dengan demikian, “sense of crisis” menjadi pijakan dalam tata kelola pemerintahan KBB saat ini ke depan.

Selanjutnya, langkah apa yang yang patut dilakukan ?, Kita bahas di sesi akhir selanjutnya. Wallohu A’lam. Wassalam. 

(Penulis, pemerhati masalah politik dan pemerintahan)

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

SELEB BERPULANG: Penyanyi Senior Elly Kasim Meninggal Dunia

Rab Agu 25 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Penyanyi senior Elly Kasim dikabarkan meninggal dunia pada Rabu (25/8/2021) pukul 3 pagi. Hal tersebut telah dikonfirmasi salah satu anggota keluarga Elly. “Iya (Elly Kasim Meninggal),” ujarnya dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (25/8/2021). “Sakit lambung, lambungnya kambuh” tambahnya. Bulan lalu, Elly Kasim sempat dilibatkan dalam pertunjukkan seni Siti Nurabaya yang digelar oleh […]