VISI.NEWS | BANDUNG – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat kembali menghadapi tantangan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Persoalan yang muncul berkisar dari ketidakseimbangan jumlah sekolah hingga adanya pungutan liar yang dikenakan kepada orang tua murid sebagai syarat diterima di sekolah negeri.
Saat ini, proses PPDB untuk tingkat SMA/SMK di Jawa Barat tengah berlangsung. Namun, proses ini tidak lepas dari berbagai masalah yang muncul, terutama di Kabupaten Bandung. Pemerintah setempat dan aparat kepolisian telah memberikan ultimatum agar tidak ada transaksi ilegal selama proses PPDB berlangsung.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, telah meminta orang tua murid untuk tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit dengan cara memberikan suap kepada petugas sekolah. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam proses PPDB.
Dadang menegaskan, “Saya titip kepada orang tua jangan memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah favorit atau apapun. Karena kondisi kebutuhan, sehingga menyogok dengan uang. Jangan seperti itu.” Pernyataan ini disampaikan Dadang di Soreang, Pada Senin (10/6/2024).
Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa proses PPDB berjalan dengan adil dan transparan. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat kepolisian, tetapi juga orang tua murid dan masyarakat luas. Semoga dengan kerja sama yang baik, proses PPDB dapat berjalan lancar dan bebas dari praktek-praktek yang tidak sehat.
@maulana
