VISI.NEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kekecewaan sejumlah sekolah swasta atas kebijakan Penambahan Akses Pendidikan Sekolah (PAPS) yang dinilai mengurangi jumlah siswa baru di sekolah swasta pada tahun ajaran 2025/2026.

Menurut Dedi, penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri melalui program PAPS merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah untuk memastikan semua warga mendapatkan pendidikan.

“Yang pertama adalah tugas gubernur itu melindungi rakyatnya agar rakyatnya bisa bersekolah dan saya sudah menunaikan tugas itu dengan berbagai risiko,” ujar Dedi pada Jumat (11/7/2025).

Dedi menekankan pemerintah tetap membuka ruang diskusi dengan sekolah swasta untuk mencari solusi agar pendidikan dapat berjalan beriringan. Ia memahami kondisi sekolah swasta yang kehilangan calon siswa karena banyak yang mencabut berkas dan memilih sekolah negeri.

Dedi menjelaskan, kebijakan penambahan rombel diambil untuk mencegah gejolak sosial akibat keterbatasan kursi sekolah negeri. Ia menilai, tanpa intervensi tersebut, potensi protes masyarakat akan lebih besar.

“Anda kebayang kalau saya tidak ngambil keputusan itu. Apa yang terjadi hari ini, protes terjadi di mana-mana. Di setiap sekolah orang tua siswa berteriak, tidak bisa masuk sekolah. Nanti ada orang yang memboikot mobil masuk ke sekolah, ragam akan terjadi,” tegasnya.

Dedi pun menyebut, tahun ini menjadi pertama kalinya penerimaan siswa baru di Jabar berjalan lancar tanpa kericuhan yang biasa terjadi pada PPDB sebelumnya. Ia mengingatkan pengalaman masa lalu ketika warga harus mengukur jarak rumah ke sekolah dengan meteran untuk memenuhi syarat zonasi.

“Hari ini tidak terjadi karena hari ini negara sudah hadir untuk melindungi warganya agar bisa bersekolah sampai SMA,” pungkasnya. @ffr