VISI.NEWS | SIDOARJO – Strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai menjadi perhatian daerah lain. Salah satunya datang dari Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali, yang melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo untuk mempelajari pengelolaan pendapatan daerah dan sistem pemerintahan berbasis digital yang diterapkan Pemkab Sidoarjo.
Kunjungan tersebut diterima langsung Bupati Sidoarjo, Subandi, di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (8/5/2026). Dalam pertemuan itu, Subandi didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Ainur Rahman, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo.
Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, mengatakan Kabupaten Sidoarjo dinilai memiliki berbagai kemajuan, khususnya dalam aspek kemandirian fiskal dan pemanfaatan teknologi pemerintahan.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi daerah saat ini berkaitan dengan regulasi pendapatan daerah dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah adanya pengurangan TKD. Ditambah ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, sedangkan di Karangasem masih mencapai 46 persen, sehingga kami perlu mencari strategi dan inovasi,” ujar I Gusti Putu Parwata dari rilis yang diterima VISI.NEWS, Jumat (8/5/2026).
Selain pengelolaan fiskal, Pemerintah Kabupaten Karangasem juga melihat peluang kerja sama antardaerah, termasuk pengembangan sektor pariwisata sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan bahwa peningkatan PAD di daerahnya tidak hanya bertumpu pada sektor industri, tetapi juga didukung penguatan sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi.
“Untuk meningkatkan PAD selain dari berbagai kawasan industri yang ada di Sidoarjo, kami juga memiliki dashboard untuk mengetahui perkembangan pendapatan setiap triwulan. Dengan sistem non tunai, semua transaksi dapat dipantau sehingga tidak ada celah retribusi yang melanggar,” katanya.
Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo terus memperkuat kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan.
Menurutnya, saat ini Pemkab Sidoarjo tengah mengembangkan sistem data warehouse yang terintegrasi dengan seluruh OPD guna mendukung pengelolaan data pemerintahan secara menyeluruh.
“Teknologi kami mendukung pemerintah daerah untuk optimal menggali potensi pendapatan yang ada di Sidoarjo. Dashboard monitoring dan data warehouse akan mengintegrasikan data aktif dari seluruh OPD. Setelah data terkumpul dapat dibandingkan dan dipantau setiap saat,” jelasnya.
Ia menyebut, sistem data warehouse tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk memantau pendapatan daerah, tetapi juga mendukung pengawasan proyek strategis, tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik secara real time.
“Upaya ini dilakukan untuk efektivitas dan transparansi tata kelola pemerintahan, sehingga perkembangan pendapatan, pengeluaran, pelayanan publik hingga proyek strategis daerah dapat terus terpantau secara real time,” tambahnya.
Subandi berharap, melalui penguatan sistem digital, koordinasi lintas OPD, serta sinergi dengan DPRD maupun perluasan mitra, peningkatan PAD Kabupaten Sidoarjo dapat terus dioptimalkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. @desi
