VISI NEWS | KAB. BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Demokrat Komisi II, Saeful Bachri, menegaskan bahwa sektor ekonomi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi fokus utama dalam pembangunan di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Bandung. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, di Soreang, Jumat (8/5/2026).
Menurut Saeful Bahri, selama dua tahun terakhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat cenderung menitikberatkan pada sektor investasi, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat secara langsung.
Ia menilai, meskipun investasi masuk dalam jumlah besar, hal tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja.
“Investasi ke Jawa Barat itu hampir 290 triliun, industri kreatif sekitar 53 triliun, dan APBD hampir 30 triliun. Tapi pertumbuhan ekonomi masih di angka 5,85 persen. Ini belum optimal,” ujarnya Saeful Bahri.
Ia juga menyoroti tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di angka 6,6–6,7 persen, serta ketidaksinkronan antara besarnya angka investasi dengan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu mengubah pendekatan pembangunan dengan lebih memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, terutama UMKM dan industri kreatif yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Ekonomi harus bergerak setiap hari, tidak bisa hanya berbasis angka investasi besar tapi tidak berdampak ke masyarakat,” tegasnya.
Saeful menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui penguatan anggaran dinas terkait ekonomi, peningkatan program pelatihan UMKM, serta pendampingan agar UMKM dapat naik kelas. Ia juga meminta adanya pemetaan masalah riil yang dihadapi pelaku usaha kecil agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran.
Selain itu, ia menyoroti peran perbankan dalam mendukung UMKM, khususnya terkait akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilainya masih belum optimal. Menurutnya, akses pembiayaan harus lebih diperluas dan dipermudah agar pelaku UMKM bisa berkembang.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan usaha melalui sistem OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga sertifikasi halal agar pelaku UMKM memiliki legalitas yang kuat.
“Perizinan harus dipermudah, sementara akses perbankan juga harus dibuka seluas-luasnya. Jangan sampai satu sisi dipersulit, sisi lain dipermudah,” ujarnya.
Saeful Bahri juga menyoroti potensi besar sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat yang melibatkan generasi muda, mulai dari subsektor fashion, kuliner, konten kreator, hingga teknologi digital. Menurutnya, industri kreatif harus menjadi perhatian khusus karena memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi masa depan.
“Industri kreatif ini penting karena 80 persen anak muda bergerak di sana. Ini bukan hanya ekonomi, tapi juga investasi masa depan bangsa,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan program yang lebih konkret, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga pemberdayaan UMKM agar mampu naik kelas dari mikro menjadi kecil, dan dari kecil menjadi menengah.
Dengan begitu, perputaran ekonomi di Jawa Barat diharapkan dapat meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. @ihda
