Forum Pemred: Ancaman Pembunuhan kepada Wartawan Detikcom tidak Boleh Dibiarkan

Editor Ilustrasi/kiblat.net
Silahkan bagikan

 

VISI.NEWS – Kekeliruan pemberitaan tidak boleh menjadi alasan adanya intimidasi, kekerasan, teror, bahkan ancaman pembunuhan terhadap manusia.

“Tindakan keji itu tak boleh dibiarkan. Forum Pemred mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memproses pelaku teror dan bahkan ancaman pembunuhan terhadap wartawan detikcom,” kata Ketua Forum Pemred, Kemal Gani, di Jakarta, Jumat (29/5).
bpol.co melansir, sejak Selasa (26/5), salah seorang wartawan detikcom mengalami intimidasi, teror, bahkan diancam akan dibunuh. Itu terjadi karena jurnalis itu menjalankan profesinya sebagai wartawan dan menulis berita tentang salah satu kegiatan Presiden Joko Widodo.

Kemal mengingatkan, kekeliruan pemberitaan oleh wartawan dapat dikoreksi masyarakat dengan menempuh mekanisme hak jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.

Jika belum puas dengan cara itu, masyarakat juga bisa mengadukan permasalahan kepada Dewan Pers.
​​​​​​​
“Semestinya masyarakat menempuh mekanisme hak jawab sesuai dengan UU Pers No. 40/1999. Jurnalis dan pers tentu tidak luput dari kesalahan. Namun, kekeliruan pemberitaan jelas tidak boleh menjadi alasan adanya intimidasi, kekerasan, teror, bahkan ancaman pembunuhan,” ujar Kemal.

Tindakan mengintimidasi, teror, bahkan melakukan ancaman pembunuhan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan kepada siapa pun. Terlebih, ​wartawan dalam pekerjaannya dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 18 UU No. 40/1999 menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang menghalangi kebebasan pers, termasuk mengintimidasi wartawan, adalah perbuatan melawan hukum.

Untuk itu, aparat penegak hukum harus menegakkan hukum dengan adil sebab kebebasan pers dibuat juga untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Demokrasi berjalan dengan adanya mekanisme check and balances yang dijalankan publik dan media massa untuk memastikan akuntabilitas pemerintah di dalam melayani kepentingan publik.

“Tindakan pelaku selain mencederai kemerdekaan pers, juga mengkhianati kehidupan demokrasi di Tanah Air. UU Pers dibuat supaya ada kepastian koreksi dapat dilakukan dengan tetap menjunjung perlindungan terhadap kebebasan pers,” katanya.

Baca Juga :  KAI Siapkan Mudik Gratis dan Angkutan Motor Gratis bagi Penumpang KA

Forum Pemred juga mendorong semua media massa untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme yang bertanggung jawab dan selalu menghadirkan jurnalisme yang berkualitas.

Bila ada berita yang dianggap salah, pihak yang berkeberatan boleh melakukan koreksi melalui jalur yang sudah ada, yaitu dengan mengirimkan permintaan hak jawab ke media bersangkutan.

“Jika tidak memperoleh tanggapan seperti diharapkan, dapat mengadukan masalahnya ke Dewan Pers. Bukan lewat pengerahan buzzer dan intimidasi di media sosial,” katanya.@awn

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Evaluasi PSBB Jabar: 12 Daerah Zona Kuning dan 15 Daerah Zona Biru

Jum Mei 29 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, melaporkan, terdapat 60 persen atau 12 daerah Zona Kuning (Level 3) dan 40 persen atau 15 daerah Zona Biru (Level 2) usai evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional di 27 kabupaten/kota se-Jabar. Nantinya, 15 kabupaten/kota di Zona Biru itu diizinkan […]