Ini Kata Ketum MDI, Terkait Pencopotan Pejabat yang Akan Melaksanakan Kajian Ramadan Online

Editor Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI)yang juga Ketua Komis Hukum HAM MUI Pusat. DR. H. Deding Ishak./visi.news/Istimewa
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) DR. H. Deding Ishak angkat bicara terkait adanya pejabat di lingkungan PT. Pelni yang dikabarkan dicopot dari jabatannya karena akan menggelar kajian Ramadan online, sehingga rencana itu dibatalkan.

“Erik Tohir sebagai Menteri BUMN harus segera menjelaskan duduk masalahnya dan segera mengembalikan posisi jabatan kepada pejabat yang terlanjur dicopot karena alasan yang tidak masuk akal dan memicu keresahan di kalangan masyarakat khususnya umat Islam. Mengingat umat Islam merupakan penduduk terbesar di Indonesia,” ujar Deding Ishak kepada VISI.NEWS di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Minggu (11/4/2021).

Mestinya, lanjut Deding Ishak, pejabat yang melaksanakan kajian Ramadan online harusnya mendapat apresiasi karena memiliki kepedulian untuk melaksanakan pengajian sebagai salah satu bentuk pembinaan agama kepada masyarakat.

“Apalagi melalui pembinaan agama ini di antaranya dapat mencegah perbuatan korupsi di BUMN. Ini malah dicopot karena dianggap menebar radikal. Apa gak salah tuh? Apa tidak tahu bos BUMN itu adalah Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Tentu beliau paham dan pasti mendukung pembinaan terhadap para pegawai BUMN,” ungkap Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Pusat ini.

Deding Ishak pun mengaku sependapat dengan Sekjen MUI Dr Amirsyah Tambunan serta pakar hukum dan agama dalam memaknai radikal.
“Secara hukum tidak dikenal istilah radikal. Jadi negara dan aparat penegak hukum harus hati-hati juga dalam hal ini,” kata Ketua STAI Al Jawami Cileunyi Bandung ini.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, rohani Islam pejabat yang dicopot itu sudah menjalankan tugas memfasilitasi kegiatan keagamaan sesuai konstitusi UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2.
“Justru yang mencopot itu yang harus dicopot karena telah melarang dan menghentikan rencana pengajian online tersebut karena dia bisa dianggap intoleran dan telah menentang Pancasila dan UUD 1945,” ucapnya. @bud

Baca Juga :  HIDAYAH: Alquran Jawab Semua Masalah Hidup, Jaime Brown Jadi Mualaf

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Ridwan Kamil-Menkes RI Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Taman Kota Bandung

Ming Apr 11 , 2021
Silahkan bagikan  VISI.NEWS – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil bersama Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, meninjau Pusat Vaksinasi Shopee di Kiara Artha Park, Kota Bandung, Sabtu (10/4/2021). Pusat Vaksinasi Shopee merupakan hasil kolaborasi Pemprov Jabar, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kota Bandung, dan PT Shopee Indonesia. Kang Emil –sapaan […]