VISI.NEWS | JAKARTA – Polemik penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR tingkat Provinsi Kalimantan Barat memicu kritik keras dari DPR.
Anggota Komisi X DPR, Habib Syarief Muhammad, mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penjurian ajang tersebut.
Sorotan tajam muncul setelah dewan juri memberikan nilai berbeda terhadap jawaban yang dinilai memiliki substansi sama dari dua sekolah peserta.
Peristiwa itu dinilai mencederai rasa keadilan sekaligus merusak kredibilitas kompetisi yang membawa nama besar pendidikan kebangsaan.
“Adanya perbedaan penilaian terhadap jawaban yang sama dari dua peserta menunjukkan mekanisme penjurian perlu dievaluasi total. Kami berharap ini menjadi insiden terakhir. Sistem penilaian harus objektif, adil, dan transparan agar kredibilitas lomba tetap terjaga,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Polemik bermula ketika Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan terkait proses pemilihan anggota BPK. Jawaban tersebut justru diganjar minus lima oleh juri.
Sementara pada sesi lain, Grup B dari SMAN 1 Sambas memperoleh nilai 10 untuk jawaban yang dianggap memiliki substansi serupa.
Juri berdalih Grup C tidak secara jelas menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun alasan itu memicu protes peserta karena mereka merasa inti jawaban sudah sesuai dengan materi yang ditanyakan.
Kondisi tersebut langsung memantik perdebatan publik di media sosial. Banyak pihak mempertanyakan standar penilaian dan profesionalitas dewan juri dalam lomba yang seharusnya menjadi contoh penerapan nilai keadilan dan objektivitas.
Habib menegaskan, kejadian ini tidak boleh dianggap persoalan teknis biasa. Menurutnya, kesalahan penilaian dalam ajang nasional bertema Empat Pilar justru berpotensi memberikan contoh buruk kepada pelajar mengenai praktik keadilan dalam demokrasi.
“Sesuai petunjuk pelaksanaan, panitia seharusnya memonitor setiap tahapan. Evaluasi pasca-seleksi penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan memberikan rekomendasi perbaikan agar tidak terjadi kesalahan pendengaran atau persepsi juri,” tegas legislator asal Jawa Barat tersebut.
Ia juga menyoroti lemahnya sistem verifikasi jawaban dalam lomba yang berlangsung cepat dan penuh tekanan. Karena itu, Habib mengusulkan dua langkah konkret agar polemik serupa tidak kembali terjadi.
Pertama, seluruh juri diminta menggunakan headset atau earphone berkualitas tinggi agar mampu mendengar jawaban peserta secara presisi.
Kedua, seluruh sesi perlombaan wajib direkam dengan kualitas audio dan visual yang memadai sebagai alat bukti jika muncul sengketa penilaian.
“Kalau ada perdebatan, rekaman audio bisa diputar ulang. Ini penting demi akuntabilitas penilaian,” katanya.
Di tengah kontroversi tersebut, Habib justru memberikan apresiasi kepada peserta yang berani menyampaikan protes secara terbuka.
Menurutnya, keberanian berpikir kritis dan mempertanyakan keputusan yang dianggap tidak adil merupakan bagian penting dari semangat demokrasi yang sejalan dengan nilai Empat Pilar Kebangsaan.
Ia berharap insiden ini tidak mematahkan semangat generasi muda untuk terus mempelajari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Namun di sisi lain, ia mengingatkan MPR bahwa pendidikan kebangsaan tidak boleh dicederai oleh sistem penjurian yang dinilai inkonsisten dan tidak transparan.
“Jangan sampai lomba yang bertujuan menanamkan nilai keadilan justru meninggalkan kesan ketidakadilan di mata pelajar,” pungkasnya. @desi
