VISI.NEWS | LEBANON – Ketegangan antara Israel dan PBB kembali meningkat setelah serangkaian serangan terhadap posisi Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL). Insiden ini menambah daftar panjang hubungan yang rumit antara Israel dan PBB sejak negara itu berdiri pada tahun 1948.
UNIFIL melaporkan bahwa mereka telah menjadi target serangan sebanyak 12 kali oleh Israel, termasuk penggunaan fosfor putih, sebuah zat yang terbakar pada suhu tinggi dan menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia. UNIFIL juga mengonfirmasi bahwa ada kerusakan pada properti mereka, yang dimulai setelah Israel melancarkan serangan ke wilayah Lebanon pada 1 Oktober.
“Sejak [angkatan bersenjata Israel] mulai menyerang Lebanon, UNIFIL telah mencatat sekitar 25 insiden yang menyebabkan kerusakan di properti atau fasilitas kami,” ujar juru bicara UNIFIL, dilansir Al Jazeera, Sabtu (26/10/2024).
Dalam tiga insiden berbeda, lima penjaga perdamaian mengalami luka, sementara 15 lainnya menunjukkan gejala kesehatan setelah terpapar asap yang dikeluarkan oleh IDF pada 13 Oktober di Ramyah. Tanpa adanya fasilitas uji, UNIFIL mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahan penyusun asap tersebut.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuduh Hizbullah memanfaatkan UNIFIL sebagai “perisai manusia”, sementara Menteri Energi Israel, Eli Cohen, mengkritik PBB sebagai “organisasi gagal” dan UNIFIL sebagai “kekuatan yang tidak efektif”. UNIFIL menegaskan bahwa kehadiran mereka di Lebanon adalah berdasarkan mandat PBB untuk menjaga Garis Biru yang memisahkan Lebanon dari Israel dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki.
Perseteruan antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin meningkat, terutama dengan adanya pengaruh kelompok sayap kanan dan ultra-ortodoks yang mempertanyakan legitimasi PBB. Di tengah situasi yang tegang ini, parlemen Israel tengah membahas sebuah undang-undang yang berpotensi melarang UNRWA, lembaga bantuan terbesar di Gaza yang saat ini sedang menghadapi krisis parah. Para pengamat percaya bahwa undang-undang ini besar kemungkinan akan disetujui.
Pernyataan dari kantor Netanyahu baru-baru ini mengklaim bahwa “Israel didirikan melalui kemenangan dalam Perang Kemerdekaan,” yang menolak kenyataan bahwa negara tersebut dibentuk dengan dukungan PBB pada tahun 1948. Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga dilarang memasuki Israel karena dianggap tidak cukup mengutuk serangan rudal yang dilakukan Iran terhadap Israel pada bulan Oktober lalu. @ffr
