Ketua GNPK RI: Dewan Sebaiknya Panggil Ketua KPU Kab. Bandung

Editor :
Wartawan Inews Saufat Endrawan dan wartawan lainnya saat melakukan aksi boikot KPU Kab. Bandung di Soreang, Kamis (24/9/2020)./visi.news/wag pwi kab. bandung

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Ketua Pengurus Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PD GNPK RI) Kabupaten Bandung Imam Supriadi, M.M., mengatakan, pihak DPRD Kabupaten Bandung untuk segera memanggil Ketua KPU Kabupaten Bandung atas terjadinya boikot oleh wartawan saat pengumuman nomor pengundian, di Soreang, Kamis (24/9/2020).

“Sebaiknya DPRD Kabupaten Bandung segera mengundang Ketua KPU Kab. Bandung untuk menanyakan beberapa hal yang sampai mengakibatkan disharmoni antara wartawan dengan KPU ini,” ungkap Imam kepada VISI.NEWS, siang ini.

Katanya, sebagai pihak yang menyetujui penganggaran KPU Kab. Bandung mestinya bisa menanyakan penggunaan secara detail dan rapat secara terbuka yang diliput wartawan atas penggunaan anggaran tersebut. “Berapa anggaran untuk peralatan protokol kesehatan? Berapa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan undian nomor paslon tersebut? Harus kita cermati bersama juga apakah KPU Kab. Bandung mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi di media? Berapa? Karena sejauh yang kami cermati, pengumuman hanya dilakukan secara free di websitenya KPU Kab. Bandung sendiri. Bahkan itupun dilakukan terkesan mendadak, seperti pengumuman pendaftaran calon pada 4 September 2020 lalu,” ungkapnya. “Di webnya KPU Kab. Bandung ada fitur laporan keuangan, tapi siapa yang bisa mengakses fitur tersebut, karena tidak pernah bisa dibuka”.

Kalau memang KPU tidak menganggarkan untuk media, dari alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 107 Miliar, media juga harus tahu. “Karena seperti kita ketahui, media juga sekarang ini dalam kondisi yang sangat sulit akibat pandemi Covid-19, sehingga kerjasama sosialisasi dengan lembaga pemerintahan ini bisa sangat membantu,” ungkap Imam seraya menyebutkan di tingkat pusat sendiri pemerintah sudah menghimbau ke jajaran kementrian untuk memasang iklan di media-media lokal.

Baca Juga :  Tim WANI Laporkan KPU Kab Tasik ke DKPP

Menurutnya, tidak seharusnya KPU Kab. Bandung memberikan jarak kepada wartawan saat suasana pesta demokrasi Pilkada Kab. Bandung ini, karena berhasil tidaknya penyelenggaraan kontestasi ini salah satunya dari kontribusi media. “Apakah KPU Kab. Bandung dalam melakukan sosialisasi hanya melalui medsos yang mereka kelola dan websitenya. Coba cermati berapa banyak pengunjung website KPU Kab. Bandung setiap harinya. Keberadaan media sangat membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Pada saat pembatasan sosial seperti ini, mereka seharusnya justru memberikan ruang yang lebih leluasa untuk media agar bisa dilakukan penyebaran informasi seluas-luasnya, karena masyarakat sebagai calon pemilih sekarang ini lebih banyak di rumah,” pungkasnya.@mpa/asa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KPU Harus Konsekuen, Awak Media Wajar Lakukan Aksi

Kam Sep 24 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS — Menyikapi larangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap awak media untuk meliput kegiatan pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Bupati Bandung, dikatakan anggota DPRD Kab. Bandung dari Fraksi Golkar, H. Yanto Setianto, bahwa tindakannya itu tidak bijaksana dan tidak konsekuensi. Yanto sendiri mempertanyakan masalah pembagian ID Peliputan, menurutnya percuma […]