VISI.NEWS | LAOS – Laos, negara tetangga Indonesia di kawasan ASEAN, kini menghadapi krisis ekonomi yang semakin parah, diperburuk oleh utang besar kepada China dan inflasi yang tak terkendali. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah mencatatkan lonjakan harga yang sangat tinggi, terutama untuk barang-barang pokok, yang menyebabkan beban hidup semakin berat bagi sebagian besar warganya.
Menurut data Bank Pembangunan Asia (ADB), inflasi Laos tercatat sangat tinggi, mencapai 23% pada 2022 dan 31% pada 2023. Pada 2024, harga diperkirakan akan naik 25%. Kenaikan harga bahan makanan seperti beras, gula, minyak, dan ayam telah melambung dua kali lipat, mengakibatkan banyak rumah tangga terpaksa mencari cara tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Di pasar-pasar di Vientiane, ibu kota Laos, para pedagang melaporkan penurunan tajam dalam bisnis mereka. Salah satu pedagang emas di kota tersebut mengatakan bahwa toko yang biasanya ramai kini sepi pembeli. Banyak pelanggan datang untuk menjual barang-barang berharga mereka demi mendapatkan uang tunai, alih-alih membeli perhiasan seperti dulu.
Meskipun Laos telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten selama beberapa dekade, negara ini masih tergolong salah satu yang termiskin di Asia. Infrastruktur transportasi yang terbatas dan sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian membuat Laos rentan terhadap gejolak ekonomi global. Selain itu, data ADB juga menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari anak-anak di bawah lima tahun mengalami masalah pertumbuhan akibat kekurangan gizi, salah satu yang tertinggi di dunia.
Utang dan Ketergantungan pada China
Salah satu penyebab utama krisis ekonomi Laos adalah beban utang yang sangat besar kepada China. Pemerintah Laos telah meminjam miliaran dolar dari China untuk mendanai proyek-proyek besar, termasuk kereta api cepat senilai US$6 miliar dan serangkaian bendungan pembangkit listrik tenaga air. Namun, utang publik yang melebihi US$13 miliar (108% dari PDB) dipandang sebagai masalah serius oleh Bank Dunia. Pembayaran utang ini semakin memperburuk inflasi, dengan depresiasi mata uang kip yang kehilangan setengah nilainya terhadap dolar pada 2022 dan hampir seperlima pada 2024.
Membayar bunga utang yang sangat besar, sekitar US$1,7 miliar pada 2024, diprediksi akan semakin menggerus cadangan devisa Laos, yang memperburuk keadaan ekonomi negara tersebut. Ketergantungan Laos pada impor juga menjadikan negara ini sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar, yang mendorong kenaikan harga barang-barang di pasar domestik.
Respons Pemerintah yang Lambat
Meskipun Bank of Lao PDR telah menaikkan suku bunga dan pemerintah Laos meluncurkan rencana untuk menurunkan inflasi di bawah 20% pada Desember 2024, banyak pengamat menganggap langkah-langkah tersebut tidak cukup cepat atau efektif. Vivat Kittiphongkosol, seorang ekonom di Joint Development Bank Laos, menyatakan bahwa pemerintah tidak cukup gesit dalam menangani masalah ekonomi yang mendalam ini. Menurutnya, negara tidak bisa hanya mengandalkan satu kebijakan untuk menyelesaikan seluruh masalah.
Alex Kremer, Country Manager Bank Dunia untuk Laos, juga memperingatkan bahwa langkah-langkah penghematan yang diambil pemerintah, seperti pembatasan pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, bisa merugikan Laos dalam jangka panjang. Tanpa investasi yang memadai dalam sumber daya manusia, Laos berisiko merusak produktivitas dan kemampuan bersaing di pasar regional di masa depan.
Sebagai solusi, Kremer mendorong pemerintah Laos untuk meningkatkan pendapatan melalui pemangkasan keringanan pajak dan restrukturisasi utang, agar bisa mengurangi beban utang yang semakin menekan. Meski demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa Laos, meskipun kecil, terlalu penting bagi China dan tidak boleh dibiarkan gagal, terutama dalam konteks proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang menjadi penghubung utama antara China dan kawasan Asia Tenggara. @ffr
