LSM GMBI Tuding Pemerintah Tebang Pilih, UPBS Masih Buang Limbah Sembarangan

Editor Ketua LSM GMBI Kab. Bandung, Suparman, bersama pengurus./visi.news/ki agus.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS — LSM GMBI Kab. Bandung ketika melakukan audensi ke DPRD Kab. Bandung, menuding kalau kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menindak masalah pembuangan limbah kotoran sapi yang dilakukan Ultra Peternak Bandung Selatan (UPBS) tidak serius dan tebang pilih.

Dikatakan Ketua LSM GMBI, Suparman, masalah ini sebenarnya sudah diungkit pada tahun 2017 lalu. Namun tindakan berupa penutupan UPBS itu tidak berlangsung lama. Dan leluasa membuang limbah tanpa ada teguran atau tindakan dari aparatur.

“Kenyataan ini jelas sangat merugikan masyarakat dan membuktikan kalau tindakan dari Pemerintah tidak mampu menghentikan aktivitas itu,” katanya di gedung DPRD, Kamis (15/4/2021).

Dia menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap UPBS dan KPBS hingga apa yang diharapkan bisa selesai dan sesuai dengan harapan. Dan menuntut pemerintah bisa bekerja dengan baik serta bisa bertindak tegas tanpa tebang pilih.

Menurutnya ini bukan kasus lama, karena di tahun 2017 lalu sudah di anggap selesai dengan alasan akan dilakukan penutupan pembuangan. Meski kenyataannya tidak bertahan lama.

Saat melakukan audensi, dia mengaku, diterima oleh Ketua Komisi B dari Fraksi Gerindra, Praniko Imam Sagita, serta Wakilnya dari Fraksi PKB, H. Uya Mulyana, dari pertemuan itu tidak ada kesepakatan yang signifikan juga solusi.

“Tuntutan kami tidak berubah, agar dilakukan kaji ulang atas izin UPBS, tindak kalau melanggar jangan segan-segan,” ujar dia. @qia.

Baca Juga :  PWI Riau Desak Pelaku Penganiayaan Wartawan Segera Ditangkap

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Perusahaan yang tak Mampu Bayar Harus Serahkan Bukti, Jabar Awasi Pemberian THR

Kam Apr 15 , 2021
Silahkan bagikan  VISI.NEWS – Pemprov Jabar akan menengahi perundingan perusahaan dengan pekerja jika ada persoalan terkait tunjangan hari raya (THR) Idulfitri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Rachmat Taufik Garsadi, menyatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan memenuhi aturan. “Kita terus mengawal dengan para pengawas tenaga kerja […]