VISI.NEWS | BANDUNG – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) dengan menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat. Acara yang digelar di Hotel Pullman, Kota Bandung, pada Kamis (8/8/2024) ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi seluruh kepala daerah di Jabar dengan pemerintah provinsi.
Bey Machmudin menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah provinsi dengan 27 kabupaten/kota melalui TPID dan TP2DD dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menjaga ketersediaan stok beras dan bahan pangan lainnya di daerah-daerah, sehingga bisa mengantisipasi kelangkaan yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Baca juga : Wali Kota Semarang Tinjau Progres Pilot Project Penanaman Padi Varietas Biosalin
“High Level Meeting ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dari seluruh kepala daerah, baik Bupati, Wali Kota, maupun kami dari Pemdaprov, agar stabilitas harga, terutama menjelang Natal dan tahun baru, tetap terjaga,” ungkap Bey Machmudin.
Berdasarkan data terbaru, inflasi year on year (y-on-y) di Provinsi Jabar pada Juli 2024 tercatat sebesar 2,25 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 2,13 persen. Meski demikian, Bey memastikan bahwa angka ini masih di bawah target dan terus diawasi dengan ketat.
“Kami menjaga betul agar inflasi terkendali. Sampai bulan Juli, inflasi masih sesuai target,” tegasnya.
Bey juga menyoroti langkah-langkah yang diambil untuk memastikan panen padi tetap optimal tahun ini. Melalui dukungan 7.000 pompa dari Kementerian Pertanian, sejumlah daerah yang awalnya direncanakan menanam pada Oktober kini bisa memulai pada Agustus, sehingga panen dapat dilakukan sebelum tahun berakhir.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Muhamad Nur, berharap bahwa pertemuan ini dapat menjadi modal bersama untuk menjaga inflasi sesuai dengan target, terutama dengan tren inflasi yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, percepatan digitalisasi juga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), yang akan mendukung pembangunan lebih efisien di Jawa Barat.
“Dengan digitalisasi dan elektronifikasi, mudah-mudahan IETPD semakin bagus, dan itu semua sangat kita butuhkan dalam rangka mendukung pembangunan supaya lebih efisien dan semakin mendorong potensi-potensi yang ada di Jawa Barat,” ujar Muhamad Nur.
@maulana
