VISI.NEWS – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Jawa Barat akan menyelenggarkan musyawarah wilayah (Muswil) untuk memilih ketua periode 2020-2025. Selain memilih ketua, juga menetapkan program kerja lima tahun ke depan.
Ketua Pengurus Wilayah (PW) GNPK-RI Jabar NS Hadiwinata saat membuka rapat pra Muswil di Sekretariat PW GNPK-RI Jawa Barat, di Jalan Banyu Biru, Komplek Pasir Pogor, Kota Bandung, Sabtu (26/9/2020), mengatakan bahwa tantangan kerja lembaganya semakin meningkat, juga kepengurusan yang semakin bertambah karena sudah hampir 27 kabupaten kota di Jawa Barat sudah terdapat pengurus daerah (PD) GNPK-RI. “Tindak pidana korupsi semakin meningkat baik skala maupun modusnya sehingga perlu kepengurusan yang lebih solid, baik di tingkat Jawa Barat maupun kabupaten/kota,” ungkapnya.
Terlebih, kata Nana, GNPK-RI saat ini sudah ada di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sehingga dengan mensinergiskan seluruh jajaran kepengurusan yakin bisa mengurangi kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah.
Calon Ketua 2020-2025
Sementara Ketua Panitia Muswil, Darmawan, yang terpilih dalam rapat tersebut mengatakan bahwa Muswil selain membahas program kerja yang dilakukan oleh komisi-komisi juga memilih ketua yang baru. Calon ketua yang diajukan nanti, katanya, disamping dari internal GNPK-RI dengan menunjukkan keanggotaan lembaga ini, juga sudah punya NIK (Nomor Induk Keanggotaan).
“Ketua yang sekarang karena habis masa jabatannya akan demisioner, begitu juga ketua-ketua di kabupaten/kota disebagian akan didemisionerkan juga sampai nanti keluar SK baru dari ketua umum. Sehingga pelantikan pengurus baru GNPK-RI Jawa Barat nantinya akan disatukan dengan sebagian pengurus di daerah-daerah,” jelasnya
Dalam Muswil ini, kata Darmawan, hanya akan memilih Ketua PW GNPK-RI Periode 2020-2025. Setelah ketua baru terpilih, nanti Ketua PW GNPK-RI Jabar yang baru akan membentuk kepengurusan yang akan dibuatkan SK dari Ketua Umum GNPK-RI.
“Dalam kepengurusan baru nanti juga akan ada komisi etik yang akan mengawasi kerja jajaran pengurus di Jawa Barat dan di daerah-daerah. Komisi etik ini penting untuk menjaga marwah lembaga,” pungkasnya.
Rapat juga memutuskan Ketua Pelaksana Muswil Darmawan dan ketua-ketua komisi yakni Ketua Komisi Program Kerja Mamay Margana, Ketua Komisi Anggaran Bayu El Roni, Ketua Komisi Program Kerja Darmawan dan Ketua Komisi Etik Aep S. Abdullah.@mpa
