VISI.NEWS | BANDUNG – Politik identitas dikhawatirkan bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Praktik tersebut, diperkirakan masih terjadi disejumlah daerah termasuk Jawa Barat (Jabar). Pasalnya, Jabar merupakan provinsi yang memiliki dinamika sosial yang tinggi.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Jabar, Haji Kusnadi, kepada VISI.NEWS, Rabu (25/11/21). Menurutnya, politik identitas dan SARA harus di minimalisasi, pasalnya situasi politik di Jabat sangat terpengaruhi oleh kondisi di pusat.

“Kondisi sosial politik Jabar cukup stabil, tetapi ada residu dari pusat, hal ini yang kemudian cukup mempengaruhi politik di daerah,” katanya.

Sebagai contoh, ekses dinamika politik pusat misalnya politik identitas, di Jabar terasa ada reaksi di beberapa tempat, ada resonansi ke daerah, ada getarannya, yang kemudian harus disikapi.

“Dinamika politik ini tak hanya terjadi lima tahun sekali atau menjelang pemilihan presiden (Pilpres), hari ini pilpres selesai, besoknya sudah muncul survei capres lagi, makanya dinamika politik selalu ada,” ujarnya.

Menyinggung penyebaran paham radikalisme yang marak terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dan ironisnya, penyebaran juga menyasar hingga instansi pemerintah, dan di Jabar pun sering mendapat stigma daerah intoleran akibat tingginya radikalisme.

“Dalam indeks kerukunan yang dirilis Kemenag tahun lalu, Jabar menempati posisi tiga terbawah (skor 68,5), hanya lebih baik dari Sumatera Barat (64,4), dan Aceh (60,2). Oleh karena itu, Pemprov Jabar harus melek terhadap kondisi itu,” pungkasnya.@eko