VISI.NEWS | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintahannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program strategis nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (15/9/2025).
Dalam keterangannya, Menko Airlangga menyebut bahwa Presiden menaruh perhatian besar pada program-program prioritas yang secara langsung mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Salah satu program utama yang dibahas adalah Koperasi Desa Merah Putih. Program ini menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa yang diproyeksikan dapat menyerap hingga 681 ribu tenaga kerja, dengan target mencapai satu juta tenaga kerja pada akhir tahun.
Selain itu, program Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi perhatian utama pemerintah. Tahun ini, target pembangunan 100 desa nelayan diharapkan mampu menyerap 8.645 tenaga kerja. Dalam jangka panjang, apabila program ini diperluas ke 4.000 titik, maka diperkirakan akan membuka hingga 200 ribu lapangan kerja baru di sektor kelautan dan perikanan.
Pemerintah juga menggarap program revitalisasi tambak di kawasan Pantura yang mencakup lahan seluas 200 hektare. Program ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 168 ribu tenaga kerja. Revitalisasi ini termasuk dalam agenda besar pemberdayaan pesisir dan ketahanan pangan berbasis laut yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo.
Modernisasi alat tangkap nelayan turut menjadi bagian dari strategi peningkatan lapangan kerja di sektor maritim. Airlangga menyebutkan bahwa modernisasi terhadap 1.000 kapal nelayan—dari ukuran 30 GT hingga 2.000 GT—diperkirakan mampu menciptakan 200 ribu lapangan kerja. Kapal-kapal ini akan dialokasikan baik untuk koperasi nelayan maupun pelaku usaha yang telah ada, termasuk BUMN sektor kelautan.
Pemerintah juga mendorong program replanting perkebunan rakyat di lahan seluas 870 ribu hektare. Komoditas yang menjadi prioritas antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala. Program ini diharapkan dapat membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja. Pemerintah menyediakan dukungan berupa uang saku setara UMP selama enam bulan bagi 20 ribu peserta, dengan alokasi anggaran sebesar Rp198 miliar.
Di sektor fiskal, Presiden Prabowo memperluas kebijakan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Kebijakan ini awalnya hanya berlaku bagi sektor padat karya, namun kini diperluas untuk mencakup sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Sebanyak 552 ribu pekerja di sektor tersebut akan memperoleh manfaat dari kebijakan ini.
Guna meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, pemerintah juga akan mendistribusikan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras kepada keluarga penerima manfaat pada Oktober hingga November 2025. Total anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp7 triliun dan akan dievaluasi pada bulan Desember.
Pemerintah juga memberikan keringanan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi 731 ribu pekerja informal seperti pengemudi ojek online, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Mereka hanya perlu membayar 50% dari iuran yang berlaku, namun tetap mendapatkan manfaat berupa santunan kematian hingga Rp42 juta dan beasiswa untuk anak-anak mereka.
Di bidang perumahan, BPJS Ketenagakerjaan menurunkan suku bunga kredit perumahan dari BI rate +5% menjadi BI rate +3%. Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan tiga juta unit rumah bagi masyarakat pekerja.
Pemerintah juga mempercepat integrasi sistem Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Setiap RDTR akan didukung dana sebesar Rp3,5 juta per kecamatan, dengan target penyebaran ke 170 kecamatan guna mempercepat perizinan usaha dan investasi.
Airlangga menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan juga dipastikan berlanjut hingga 2026. Di antaranya adalah perpanjangan PPh Final UMKM 0,5 persen hingga 2029, serta PPh 21 DTP untuk sektor Horeka dan padat karya. Diskon iuran JKK dan JKM juga diperluas untuk pekerja informal seperti petani, pedagang, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga.
Untuk menjamin kelancaran implementasi seluruh program strategis tersebut, Presiden Prabowo membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas yang dipimpin Menko Perekonomian dan Menko Pangan. Tim ini beranggotakan berbagai kementerian dan lembaga, serta bertugas menyelesaikan hambatan pelaksanaan di lapangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa tim ini juga berfungsi sebagai pusat kendali untuk memastikan program berjalan tepat waktu. Ia mengatakan bahwa jika ada hambatan teknis atau regulasi, tim akan segera mempercepat prosesnya. “Kalau ada yang macet, kita percepat supaya jalan dengan baik,” tegas Purbaya.
Purbaya juga menambahkan bahwa tim ini membuka kanal komunikasi untuk pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam menjalankan bisnis. Setiap pekan, laporan dan pengaduan dari sektor swasta akan dibahas dan dicarikan solusinya secara terstruktur.
Sebagai bagian dari Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, pemerintah menetapkan delapan program akselerasi tahun 2025, empat program lanjutan di 2026, dan lima program prioritas penciptaan lapangan kerja. Program akselerasi mencakup magang lulusan baru, bantuan pangan, insentif pajak, dan program padat karya.
Empat program lanjutan tahun 2026 antara lain adalah perpanjangan PPh Final UMKM 0,5 persen, insentif pajak sektor pariwisata dan padat karya, serta diskon iuran sosial bagi pekerja informal. Sementara itu, lima program penyerapan tenaga kerja meliputi operasional Koperasi Merah Putih, replanting perkebunan, Kampung Nelayan, revitalisasi tambak Pantura, dan modernisasi kapal nelayan.
Dengan strategi yang terukur ini, Presiden Prabowo melalui jajaran kementeriannya berharap bahwa mesin pertumbuhan ekonomi nasional akan terus bergerak dan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.
@uli
