VISI.NEWS | JAKARTA – Indri Wahyuni menjadi sorotan publik setelah polemik penilaian Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat viral di media sosial. Namanya ramai dibicarakan karena dinilai membela keputusan juri yang menganulir jawaban peserta dari SMAN 1 Pontianak.
Berdasarkan data resmi laman MPR RI per 11 Mei 2026, Indri Wahyuni menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Posisi tersebut menempatkannya dalam lingkup kerja yang berkaitan dengan program sosialisasi nilai kebangsaan dan pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI.
Polemik bermula pada Sabtu (9/5/2026), di Pontianak. Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan mengenai pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan sesuai Pasal 23F UUD 1945. Namun, jawaban itu dinilai tidak tepat dan mendapat pengurangan nilai lima poin.
Alasan yang muncul dalam polemik tersebut adalah juri mengaku tidak mendengar frasa ‘Dewan Perwakilan Daerah (DPD)’. Ketegangan meningkat ketika pertanyaan serupa diberikan kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas. Jawaban yang disebut identik secara substansi justru dinilai benar dan mendapat poin penuh 10.
Indri kemudian disorot karena pernyataannya terkait artikulasi peserta. Ia menegaskan bahwa kejelasan penyampaian jawaban menjadi tanggung jawab peserta dan juri berhak mengambil keputusan jika suara tidak terdengar jelas.
Sikap tersebut memicu kritik luas di media sosial. Musisi dan penulis Fiersa Besari ikut menyentil melalui akun Threads.
“Nyalahin artikulasi. Itu Cerdas Cermat atau Indonesian Idol?” tulis Fiersa, yang langsung disukai ribuan netizen.
Pendakwah Habib Jafar atau Husein Hadar juga turut menyindir polemik tersebut. Ia menilai dalam ajang LCC tersebut, terkadang juri-nyalah yang justru “tidak cerdas dan tidak cermat” dalam menyerap jawaban peserta.
Dalam konteks jabatan Indri sebagai pejabat di Badan Sosialisasi MPR RI, polemik ini menjadi sensitif karena menyangkut kredibilitas lomba yang membawa misi edukasi konstitusi. Publik mempertanyakan transparansi penilaian, kesiapan teknis lomba, dan keadilan bagi peserta yang merasa dirugikan.
Hingga berita ini mencuat, tuntutan klarifikasi resmi dan evaluasi penyelenggaraan masih mengalir di media sosial, terutama TikTok dan X. @desi
