PSI Jakarta Desak Pemprov Tindak Tegas Aksi Tawuran Pelajar, Cabut Bansos Pelajar Jika Terbukti Ikutan

Editor Ilustrasi Tawuran Pelajar./visi.news./fakultashukum
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta menyoroti maraknya aksi tawuran yang belakangan ini sering terjadi, khususnya dalam enam bulan terakhir. Tawuran di kawasan Pasar Gembrong dan depan Mal Bassura, Jakarta Timur, menjadi contoh nyata betapa parahnya situasi ini.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta perlu mengambil langkah yang lebih tegas terhadap pelajar yang terlibat dalam tawuran. “Pencabutan KJP saja tidak cukup. Kita perlu tindakan hukum yang lebih tegas untuk menekan angka tawuran,” ujar Justin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/7/2024).

Justin mengusulkan agar cakupan pencabutan bantuan sosial (bansos) bagi pelajar yang terlibat tawuran diperluas. Menurutnya, selain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pemprov Jakarta juga bisa mencabut Kartu Jakarta Lansia (KJL) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dari penerima yang terdaftar dalam satu kartu keluarga (KK) dengan pelaku tawuran.

“Sanksi tegas ini diharapkan membuat pelaku tawuran berpikir dua kali sebelum terlibat dalam aksi kekerasan di Jakarta, karena konsekuensinya tidak hanya kepada pelaku semata, tapi juga keluarganya,” jelas Justin. Ia bahkan menyarankan agar keluarga pelaku di-blacklist dari seluruh bentuk pengajuan bantuan.

Justin menekankan pentingnya peran serta keluarga dan orang tua dalam memantau perilaku anggota keluarga mereka, tidak hanya di rumah tapi juga di luar rumah. “Peran keluarga sangat penting dalam mencegah anak-anak terlibat dalam tawuran, karena keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan terdekat,” kata dia.

Selain itu, Justin mendorong pihak kepolisian untuk lebih giat melakukan patroli di titik-titik rawan tawuran di Jakarta. Dia berharap pihak kepolisian dapat menindak tegas pelaku tawuran guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat. “Kita perlu pengawasan yang lebih intensif dari pihak kepolisian di area-area yang sering terjadi tawuran untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat,” terangnya.

Baca Juga :  Jelang Nataru, Pemkab Bandung Terjunkan 222 Petugas Dishub

Justin juga mengungkapkan bahwa PSI akan mendorong DPRD DKI Jakarta untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Revisi ini bertujuan untuk mengatur sanksi hukum yang lebih jelas dan tegas bagi pelaku tawuran. “Kami akan mendorong revisi Perda Ketertiban Umum agar bisa mengatur sanksi hukum yang lebih jelas dan tegas bagi pelaku tawuran,” pungkas Justin.

Dengan tindakan tegas dan kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dan keluarga, PSI berharap masalah tawuran yang semakin marak ini dapat segera diatasi dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi warga Jakarta.

@shintadewip

Shinta Dewi P

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Aceh Besar Raih Emas di Cabang Sepak Takraw Popda ke-17 Aceh

Rab Jul 10 , 2024
Silahkan bagikanVISI.NEWS | ACEH – Tim Cabang Olahraga (Cabor) Sepak Bola Takraw putri Aceh Besar berhasil mencatatkan sejarah dengan meraih medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) ke-17 Aceh. Dalam pertandingan final yang berlangsung di lapangan kompleks Idi Sport City (ISC), Aceh Timur, pada Selasa (9/7/2024), Aceh Besar berhasil […]