VISI.NEWS | BANDUNG – Dalam Rapat Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Anggaran Tahun 2025.
Asep Suherman Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, menyampaikan pandangan kritis fraksinya yang berpihak pada masyarakat kecil.
Fraksi PKB menyoroti beberapa isu penting dalam rancangan APBD ini, termasuk penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rendahnya alokasi belanja modal, serta perlunya prioritas pada sektor pendidikan, pesantren, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.
Asep mencatat bahwa PAD mengalami penurunan sebesar 23,77%, terutama akibat penurunan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ia menegaskan.
“Penurunan ini menunjukkan bahwa Jawa Barat tidak bisa terus bergantung pada pendapatan yang sifatnya konsumtif,”kata Asep.
Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk menciptakan sumber pendapatan baru melalui optimalisasi aset daerah, pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi kreatif digital.
Fraksi PKB juga mengkritik rendahnya alokasi belanja modal, yang hanya sebesar Rp1,52 triliun dari total belanja daerah Rp29,74 triliun. Asep mengingatkan,
“Belanja modal ini sangat penting untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Kekurangan belanja modal ini berisiko menghambat pembangunan dan memperparah ketimpangan antarwilayah,”tegasnya.
Mereka mendesak agar anggaran dialokasikan ulang untuk memperkuat pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Di bidang pendidikan, Fraksi PKB meminta agar setidaknya 20% dari total APBD dialokasikan untuk memastikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.
Mereka juga menekankan pentingnya menambah anggaran untuk insentif bagi guru ngaji dan pengelola pesantren.
“Kesejahteraan para guru di pesantren, terutama di wilayah pedesaan, harus menjadi prioritas. Kami mendukung implementasi Perda Pesantren dengan tindakan nyata berupa insentif dan peningkatan infrastruktur pesantren,”ungkap Asep.
Dalam sektor kesehatan, Fraksi PKB mendorong percepatan pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil serta pengembangan layanan kesehatan digital untuk menjangkau masyarakat yang sulit mendapatkan akses. Selain itu, mereka menilai pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha perempuan harus menjadi fokus dalam APBD 2025.
“UMKM di Jawa Barat perlu dukungan lebih, baik melalui pelatihan digitalisasi maupun akses modal agar mereka bisa bersaing di era ekonomi digital,”ucapnya.
Fraksi PKB menekankan bahwa APBD 2025 harus benar-benar mencerminkan keberpihakan pada masyarakat rakyat kecil, memberikan kesejahteraan, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
“APBD ini harus menjadi refleksi dari keberpihakan kita kepada rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan—dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur pedesaan. Kita tidak boleh hanya fokus pada belanja operasi, tetapi juga harus meningkatkan belanja modal untuk masa depan Jawa Barat yang lebih sejahtera,” tutup Asep Suherman.@berlin
