Reformasi Narkoba: Menimbang Ulang Hukuman demi Kesehatan Masyarakat

VISI.NEWS | BANDUNG -Laporan Narkoba Dunia tahunan PBB memperingatkan peningkatan penggunaan dan perdagangan narkoba secara global.

Laporan yang dirilis bersamaan dengan Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan dan Perdagangan Gelap Narkoba, atau Hari Narkoba Sedunia pada tanggal 26 Juni, menemukan jumlah pengguna narkoba mencapai 292 juta pada tahun 2022, dengan ganja menjadi narkoba yang paling umum digunakan.
Namun, kemunculan opioid sintetik baru seperti nitazene menimbulkan kekhawatiran karena potensi dan potensi kematian akibat overdosis.
Laporan ini juga menyoroti bagaimana kartel narkoba di Asia Tenggara terlibat dalam jaringan kegiatan ilegal, termasuk perdagangan satwa liar dan penggundulan hutan. Hal ini merusak lingkungan dan menggusur masyarakat. Meningkatnya produksi kokain memicu kekerasan di sepanjang jalur transportasi, sementara legalisasi ganja dengan THC tinggi di beberapa negara dikaitkan dengan peningkatan percobaan bunuh diri.
Pendekatan peradilan pidana tradisional, yang mengutamakan penangkapan dan penghukuman, terbukti tidak efektif. Banyak negara mencari alternatif berbasis bukti dan beralih ke strategi kesehatan masyarakat.
Minggu ini, Malaysia mengajukan amandemen baru terhadap Undang-Undang Ketergantungan Narkoba (Pengobatan dan Rehabilitasi) tahun 1983 yang akan memberikan wewenang kepada petugas dari badan obat negara tersebut untuk menangkap, merawat, dan merehabilitasi “ketergantungan atau penyalahguna narkoba” dalam upaya mengurangi kepadatan penjara.
RUU ini dipandang sebagai sebuah langkah menjauh dari undang-undang anti-narkoba yang kejam di negara tersebut, dan mengalihkan fokus dari memenjarakan pengguna narkoba menjadi melakukan perawatan dan rehabilitasi. Namun para ahli khawatir mengenai kewajiban rehabilitasi bagi semua orang dan apakah pusat rehabilitasi yang ada saat ini memiliki fasilitas yang memadai untuk mengakomodasi masuknya pasien.
Australia menawarkan studi kasus yang menarik mengenai kompleksitas reformasi kebijakan narkoba. Meskipun pemerintah mengalokasikan sumber daya yang besar untuk penegakan hukum, program pengurangan dampak buruk dan pencegahan menerima sebagian kecil dari pendanaan. Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pendekatan yang ada saat ini.
Pengujian pil akan diperkenalkan di negara bagian Victoria pada akhir tahun ini, yang bertujuan untuk mengurangi risiko kematian akibat overdosis, terutama di festival musik. Hal ini mengikuti skema serupa di Wilayah Ibu Kota Australia dan Queensland yang sejauh ini terbukti mampu menyelamatkan nyawa. Hal ini mendorong negara bagian New South Wales untuk menerapkan pendekatan serupa.
Australia juga telah mengambil langkah progresif dengan membuat nalokson, obat penyelamat jiwa yang membalikkan overdosis opioid, gratis dan tersedia tanpa resep, meskipun penyerapannya lambat.
Perdagangan obat-obatan terlarang menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan nasional di beberapa negara. Negara-negara bagian di timur laut India, yang berbatasan dengan Myanmar, adalah contoh nyata dari hal ini. Perdagangan narkoba memicu kekerasan dan ketidakstabilan, sehingga menyoroti perlunya pendekatan komprehensif yang mengatasi masalah keamanan dan kesehatan masyarakat.
Situasi di Punjab juga bermasalah dengan meluasnya penggunaan narkoba dan perdagangan manusia. Mengatasi faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap penggunaan narkoba, seperti kurangnya peluang ekonomi, sangat penting untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
Tema Hari Narkoba Sedunia tahun ini mengakui pentingnya mengadopsi pendekatan berbasis bukti ilmiah yang memprioritaskan pencegahan dan pengobatan sebagai langkah reformasi kebijakan narkotika.
Pendekatan kesehatan masyarakat yang memprioritaskan pengurangan dampak buruk, pengobatan, pencegahan, dan menghilangkan hambatan aksesibilitas menawarkan jalan ke depan yang lebih menjanjikan, meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat sekaligus mendorong stabilitas global.