VISI.NEWS | JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengecam keras Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait tidak adanya cadangan data atau backup untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang baru-baru ini mengalami serangan siber ransomware. Hafid menilai, ketidakmampuan untuk mengantisipasi serangan ini bukanlah masalah tata kelola ketahanan siber, melainkan tindakan kebodohan.
“Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola, Pak. Jadi, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun back up,” ujarnya dengan tegas dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (27/06/2024).
Saat ini, Kemenkominfo mengoperasikan dua Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), yaitu PDNS di Surabaya dan Serpong, serta satu Pusat Data Nasional (PDN) di Batam. Serangan siber yang terjadi baru-baru ini menargetkan PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Dalam rapat tersebut, BSSN merekomendasikan agar Kemenkominfo segera menyiapkan cadangan data. Contohnya, data dari PDNS 2 di Surabaya maupun PDNS 1 di Serpong seharusnya di-backup ke PDN yang ada di Batam.
Hafid juga menyoroti bahwa hanya dua persen data PDN yang dicadangkan di Batam, jumlah yang dianggap sangat kecil dan kurang signifikan. Menurutnya, ketidakadaan cadangan data ini bukanlah cerminan dari tata kelola ketahanan siber yang buruk, melainkan menunjukkan tidak adanya pengelolaan yang layak.
“Ini kan kita enggak itung Batam backup kan karena cuma dua persen (data yang di-back up) kan, ya berarti itu bukan tata kelola, (pembobolan) data itu kebodohan saja sih, Pak,” tegas Hafid.
Pernyataan keras dari Meutya Hafid ini menyoroti pentingnya peningkatan sistem ketahanan siber dan urgensi adanya backup data yang memadai untuk melindungi data nasional dari serangan siber di masa depan.
@rizalkoswara