VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sarifah Ainun Jariyah, menyoroti perkembangan kerjasama pertahanan AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.
Sarifah menegaskan bahwa perkembangan AUKUS tidak hanya mencakup pengembangan kapal selam bertenaga nuklir, tetapi juga kerjasama teknologi militer canggih yang dinilai perlu dicermati serius oleh Indonesia.
Menurutnya, dinamika geopolitik kawasan berpotensi mempengaruhi keamanan nasional, terutama karena jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sangat mungkin dilalui kapal perang asing, termasuk kapal selam milik negara-negara anggota AUKUS.
“Bagi Indonesia, perkembangan ini tentu perlu dicermati secara serius dari perspektif ancaman dan keamanan kawasan,” ujar Sarifah dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI, Selasa (19/5/2026).
Ia mengingatkan bahwa meningkatnya rivalitas kekuatan besar dapat menjadikan kawasan sekitar Indonesia sebagai arena kontestasi geopolitik. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan implikasi terhadap stabilitas keamanan nasional.
Karena itu, Sarifah meminta penjelasan dari Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut terkait pemetaan potensi ancaman dari dinamika AUKUS, termasuk kesiapan Indonesia menghadapi lalu lintas kapal selam bertenaga nuklir di wilayah strategis nasional maupun jalur ALKI.
Ia juga mempertanyakan apakah pemerintah telah memiliki mitigasi risiko apabila kapal selam nuklir melintasi perairan Indonesia, serta kesiapan sistem deteksi bawah laut, kemampuan anti-submarine warfare (ASW), dan mekanisme pengawasan maritim nasional.
Selain isu AUKUS, Sarifah turut menyoroti keamanan infrastruktur bawah laut Indonesia. Ia menyinggung penemuan sejumlah drone bawah laut dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan adanya potensi kerawanan di wilayah perairan nasional.
“Saya hanya ingin menitip pesan kepada Pak KASAL untuk lebih meningkatkan pengamanan pada jalur-jalur bawah laut, terutama terkait kabel bawah laut,” katanya.
Sarifah mengungkapkan bahwa Komisi I DPR RI juga menerima informasi terkait dugaan kebocoran di sekitar wilayah Batam yang dinilai cukup besar. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap kabel bawah laut dan aktivitas asing di perairan strategis Indonesia dinilai perlu diperkuat.
Isu keamanan maritim dan pertahanan bawah laut diperkirakan akan menjadi perhatian utama pemerintah dan DPR di tengah meningkatnya dinamika geopolitik Indo-Pasifik serta eskalasi rivalitas militer negara-negara besar di kawasan.
“Saya rasa pengawasan terhadap kabel bawah laut dan aktivitas asing di perairan strategis Indonesia dinilai perlu diperkuat,” tutupnya. @givary
