VISI.NEWS | PALEMBANG – Ketua Asosiasi Planters Muda Indonesia (APMI) Wilayah Sumatera Selatan, Benny, C.PS., memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Sumatera Selatan (USS) setelah kampus tersebut resmi terpilih sebagai perguruan tinggi penyelenggara Program Beasiswa Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDM PKS) tahun 2026.
Penunjukan USS dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia perkebunan sawit di Sumatera Selatan sekaligus membuka peluang lebih besar bagi putra-putri daerah untuk mengembangkan kompetensi tanpa harus keluar dari wilayahnya sendiri.
Dalam keterangannya di Palembang, Jumat (15/5/2026), Benny menyebut kehadiran USS sebagai penyelenggara program beasiswa menjadi momentum penting setelah satu dekade program tersebut berjalan.
Menurutnya, selama ini belum ada institusi pendidikan tinggi di Sumsel yang mendapatkan kesempatan besar dalam mengelola program pengembangan SDM sawit nasional tersebut.
“APMI Sumsel menyambut kehadiran peran USS dengan penuh antusias. Setelah satu dekade program beasiswa ini berjalan, akhirnya ada institusi pendidikan di Sumsel yang berkesempatan mengambil peran besar,” ujar Benny.
Ia menilai keberadaan USS akan mempermudah mahasiswa lokal memahami secara langsung karakter industri perkebunan sawit di daerahnya sendiri. Hal tersebut dianggap penting agar lulusan tidak hanya menguasai teori akademik, tetapi juga memahami kondisi riil sektor perkebunan di Sumatera Selatan.
Benny juga menyoroti sosok pimpinan USS yang dinilainya memiliki jejaring luas serta mampu membaca perkembangan zaman.
“Rektor USS dikenal memiliki reputasi pergaulan yang luas, baik lokal maupun nasional, serta sangat adaptif terhadap perkembangan zaman,” katanya.
Momentum Kebangkitan Sriwijaya
Lebih jauh, Benny mengaitkan momentum ini dengan semangat membangkitkan kembali kejayaan Sumatera Selatan sebagai pusat kekuatan ekonomi agraria dan maritim.
Ia bahkan menyebut program tersebut sebagai bagian dari semangat “Make Sriwijaya Plantation Great Again”, merujuk pada sejarah panjang Sriwijaya sebagai salah satu pusat peradaban dan pembelajaran dunia.
Menurut Benny, geliat ekonomi yang saat ini tumbuh di kawasan tepian Sungai Musi menjadi bukti bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk kembali menjadi poros ekonomi strategis nasional.
Ia mencontohkan aktivitas perdagangan di Pasar 16 Ilir, transportasi sungai menggunakan ketek, hingga keberadaan pusat industri strategis seperti PT Pusri dan Pelabuhan Boom Baru.
“Hari ini kita melihat geliat ekonomi di tepian Sungai Musi. Momentum beasiswa ini harus menjadi alat untuk menajamkan kembali kejayaan Bumi Sriwijaya sebagai pusat kekuatan ekonomi agraria dan maritim di masa depan,” tegasnya.
Dana Sawit Harus Berdampak untuk Petani
Meski menyambut positif penunjukan USS, Benny juga memberikan catatan kritis terkait pengelolaan program beasiswa tersebut.
Ia mengingatkan bahwa dana program berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menurutnya juga bersumber dari kontribusi industri dan petani sawit.
Karena itu, Benny menilai pengelolaan dana harus benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan kualitas SDM perkebunan.
“Dana ini tidak hanya berasal dari korporasi, tetapi ada kontribusi dan beban yang dilimpahkan ke pundak petani sawit. Maka pemanfaatannya harus benar-benar berdampak nyata bagi mereka,” ujarnya.
APMI Sumsel sendiri menyatakan siap bersinergi dan bergerak bersama mendukung USS agar mampu menjadi kampus percontohan dalam pengelolaan SDM sawit nasional.
Soroti Potensi Polemik Administrasi
Di akhir pernyataannya, Benny turut menyoroti adanya potensi persoalan administrasi terkait nomenklatur program beasiswa.
Ia menilai terdapat ketidaksinkronan istilah antara laman pendaftaran yang menggunakan nama “Beasiswa SDM Sawit” dengan rilis resmi BPDP yang menyebut “Beasiswa SDM Perkebunan”.
Menurut Benny, perbedaan istilah tersebut berpotensi memunculkan multitafsir mengenai cakupan program, apakah hanya dikhususkan untuk komoditas kelapa sawit atau terbuka juga bagi komoditas perkebunan lainnya.
“Multinarasi istilah ini berpotensi memicu kegaduhan. Apakah program ini eksklusif untuk satu komoditas atau dibuka secara luas untuk komoditas perkebunan lainnya? Ini tantangan bagi semua pemangku kepentingan,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak terkait dapat segera duduk bersama untuk menyamakan regulasi dan administrasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, terutama bagi mahasiswa dan petani.
“Kita perlu duduk bersama agar regulasi ini jelas dan tidak ada pihak, terutama mahasiswa atau petani, yang dirugikan akibat ketidaksinkronan administrasi,” tutup Benny.
@uli
