Oleh Drajat
BERBICARA pendidikan berarti berbicara tentang peradaban. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban besar selalu tumbuh beriringan dengan kemajuan pendidikan. Sebaliknya, ketika pendidikan suatu bangsa terabaikan, maka peradaban pun ikut meredup, tertinggal, bahkan lenyap dari panggung dunia.
Indonesia, negeri yang kita cintai, sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadi bangsa maju. Sumber daya alamnya melimpah, jumlah penduduknya besar, budayanya beragam, dan posisinya strategis di mata dunia. Namun, ada satu persoalan mendasar yang masih menghambat langkah besar itu: literasi.
Literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, mengkritisi, dan mengolah informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Literasi juga mencakup kemampuan menulis, menyampaikan ide, hingga membangun dialog yang sehat dalam kehidupan bermasyarakat.
Bangsa yang literat adalah bangsa yang beradab. Dengan literasi, masyarakat mampu berpikir kritis, tidak mudah terjebak hoaks, mampu menghargai perbedaan, dan mampu menciptakan inovasi. Tanpa literasi, bangsa akan gagap menghadapi perkembangan zaman, apalagi di era teknologi informasi seperti sekarang.
Sayangnya, literasi kita masih tertinggal jauh. Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) yang dilakukan OECD pada 2022 menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 81 negara dalam kemampuan membaca. Artinya, kita berada di urutan 10 terbawah dunia. Bahkan, dalam laporan Bank Dunia, kemampuan literasi anak-anak Indonesia disebut masih jauh di bawah rata-rata.
Yang lebih menyedihkan, literasi di negeri ini sering kali hanya menjadi jargon. Banyak program dicanangkan, banyak kegiatan dilaksanakan, tetapi esensi literasi sering tidak menyentuh akar persoalan.
Ada sekolah yang mengklaim sebagai “Sekolah Literasi” hanya karena siswanya diwajibkan membaca lima belas menit sebelum pelajaran dimulai. Padahal, setelah bel berbunyi, kegiatan itu berhenti begitu saja, tanpa ada proses refleksi atau tindak lanjut. Ada pula pejabat atau tokoh yang berbicara lantang tentang pentingnya literasi, bahkan ikut serta dalam berbagai seminar literasi, tetapi dirinya sendiri jarang membaca, apalagi menulis.
Lebih ironis lagi, tidak sedikit yang bangga menjadi “tim penilai literasi”, padahal belum memiliki karya nyata. Ada yang suka memakai seragam bertema literasi, tetapi sekadar untuk gaya. Ada pula yang mewajibkan siswa membaca, padahal dirinya sendiri malas membuka buku. Jika demikian, bagaimana mungkin literasi tumbuh subur di negeri ini?
Literasi sejati tidak lahir dari slogan, melainkan dari teladan. Jika seorang guru rajin membaca dan menulis, maka siswanya akan mengikuti jejaknya. Jika seorang pemimpin daerah suka membaca, maka budaya literasi di wilayahnya akan hidup. Jika orang tua di rumah gemar berdiskusi dan menyediakan buku, maka anak-anak akan tumbuh mencintai pengetahuan.
Ketika literasi diabaikan, bangsa ini sejatinya kehilangan jati diri. Lihatlah bagaimana budaya instan kian mengakar. Banyak orang lebih suka mencari jawaban cepat di mesin pencari ketimbang membaca buku. Banyak pula yang lebih senang menghabiskan waktu di media sosial ketimbang berdiskusi tentang gagasan.
Akibatnya, kita mudah terprovokasi, gampang terpecah belah, dan sering sulit membedakan antara fakta dan opini. Padahal, bangsa yang maju bukanlah bangsa yang gaduh karena berita bohong, melainkan bangsa yang tenang karena warganya terbiasa berpikir kritis.
Bangsa yang tidak literat akan terus bergantung pada bangsa lain. Kita hanya akan menjadi pasar, bukan produsen. Kita hanya akan menjadi konsumen, bukan pencipta. Padahal, sejarah mencatat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menulis kisahnya sendiri, bukan sekadar menjadi catatan kaki dalam sejarah bangsa lain.
Bagaimana caranya menata negeri dengan literasi? Pertama, mulai dari teladan. Guru, dosen, pejabat, orang tua, semua harus menunjukkan kecintaan pada membaca dan menulis. Tidak cukup hanya menyuruh siswa membaca, tetapi tunjukkan bahwa kita pun membaca. Tidak cukup hanya mengajak anak menulis, tetapi buktikan bahwa kita pun menulis.
Kedua, sediakan akses yang merata. Di banyak pelosok negeri, buku masih menjadi barang mewah. Perpustakaan sekolah ada, tetapi koleksinya minim, bahkan kadang hanya jadi pajangan. Pemerintah harus serius memperkuat infrastruktur literasi, dari perpustakaan digital hingga pojok baca di desa.
Ketiga, jadikan literasi bagian dari budaya, bukan sekadar program. Literasi tidak boleh berhenti di ruang kelas. Literasi harus menjadi gaya hidup: di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang publik. Membaca buku di taman, berdiskusi di warung kopi, atau menulis di media sosial dengan santun adalah bentuk nyata membudayakan literasi.
Keempat, literasi harus diarahkan pada produktivitas. Membaca saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan menulis dan berkarya. Anak-anak kita perlu didorong untuk menghasilkan karya tulis, artikel, puisi, bahkan buku sejak dini. Dengan begitu, mereka akan terbiasa mengekspresikan diri sekaligus menyumbangkan gagasan untuk bangsanya.
Menata negeri dengan literasi bukan pekerjaan semalam. Ini adalah kerja panjang, lintas generasi. Namun, langkah itu harus dimulai sekarang. Jangan menunggu bangsa ini semakin tertinggal baru kita menyadarinya.
Literasi adalah nyawa pendidikan, dan pendidikan adalah ruh peradaban. Jika kita ingin Indonesia maju, beradab, dan bermartabat, maka jalan satu-satunya adalah menata negeri ini dengan literasi.
Sebab, bangsa yang gemar membaca adalah bangsa yang luas wawasannya. Bangsa yang rajin menulis adalah bangsa yang tidak akan hilang dalam sejarah. Dan bangsa yang menata diri dengan literasi adalah bangsa yang mampu berdiri tegak sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Yu, mulai.***
- Doktor Ilmu Pendidikan, Mindshaper Indonesia, Hipnoterapis, dan APKS PGRI Prov. Jabar
